(CAKAPLAH) - Uni Eropa kembali menegaskan posisinya terkait status wilayah Palestina yang diduduki Israel. Ia menyatakan tidak akan mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat.

"Posisi Uni Eropa pada status wilayah yang diduduki oleh Israel pada 1967 tetap tidak berubah. Sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, termasuk resolusi 242 (1967) dan 338 (1973), Uni Eropa tidak mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada Kamis (23/4), dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.

Uni Eropa pun kembali menekankan bahwa aneksasi atau pencaplokan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. "Uni Eropa menegaskan kembali bahwa setiap aneksasi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Uni Eropa akan terus memonitor situasi dan implikasinya yang lebih luas serta akan bertindak sesuai dengan itu," ucapnya.

Koordinator khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov juga mengingatkan Israel bahwa pencaplokan wilayah melanggar hukum internasional. Menurut dia, langkah Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan mempercepat perluasan pembangunan permukiman Israel saat pandemi virus korona dapat memercikkan konflik Israel dan Palestina.

Semua itu, kata Mladenov, "menghancurkan harapan apapun akan terciptanya perdamaian."

Mladenov berharap, peluang kerja sama Israel dan Palestina di balik krisis krisis virus korona, "tidak akan dirusak atau dihancurkan jika konteks politik antara Israel dan Palestina memburuk."

Pada Rabu (22/4), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Israel akan menjadi pihak yang mengambil keputusan apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat atau tidak. Hal itu dia sampaikan saat Israel baru saja membentuk pemerintahan bersatu. "Tentang pencaplokan Tepi Barat, Israel pada akhirnya yang membuat keputusan itu. Itu keputusan Israel," kata Pompeo. Namun, Pompeo menyebut AS akan tetap memberi masukan kepada Israel.

Di bawah Presiden Donald Trump, AS telah merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahannya pada 28 Januari lalu. Rencana itu menuai banyak kritik dan protes karena dianggap sangat berpihak pada kepentingan politik Israel. Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Desak Liga Arab

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, jika Israel mencaplok Tepi Barat, semua perjanjian antara Palestina dan Israel, termasuk AS, sepenuhnya dibatalkan. "Kami telah memberi tahu pihak-pihak internasional terkait, termasuk Pemerintah Amerika dan Israel, bahwa kami tidak akan diborgol saat Israel mengumumkan pencaplokan bagian tanah kami," ujar Abbas.

Palestina telah meminta sekretariat umum Liga Arab mengadakan pertemuan luar biasa tingkat menteri luar negeri. Tujuannya membahas tindakan potensial negara-negara Arab dalam merespons ancaman Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

"Kantor Perwakilan Tetap Palestina di Liga Arab mengatakan atas perintah Presiden Mahmoud Abbas dan Menteri Luar Negeri Riyad al-Malki, pihaknya telah meminta pertemuan Liga Arab yang luar biasa dalam menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo," kata kantor berita Palestina, WAFA dalam laporannya pada Kamis (23/4).