PEKANBARU (CAKAPLAH) - Terkait dengan sengketa lahan yang terjadi di Kawasan Industri Tenayan (KIT) antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Pekanbaru.

Muhammad Isa Lahamid, anggota DPRD Kota Pekanbaru menuturkan bahwa Pemko Pekanbaru harus segera menyelesaikan permasalahan sengketa ini dengan baik.

"Jika ini tanah Pemko dan sudah dibeli oleh Pemko segera diselesaikan, kita berharap juga masyarakat tidak dirugikan dalam hal ini. Jika ada hak masyarakat harus diganti," cakapnya, Selasa (21/07/2020).

Selanjutnya politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga berharap Pemko Pekanbaru dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan seadil-adilnya tanpa adanya masyarakat yang terzolimi.

"Kita dapat info dari kelompok tani bahwa mereka mengklaim memiliki tanah seluas 170 hektare lebih dan memiliki kelengkapan surat, ini harus betul-betul diselesaikan dengan cermat dan tanah yang sudah dimiliki Pemko harus segera dikuasai," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru menggelar apel pengamanan lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT), Sabtu (18/07/2020). Sebab, sejumlah lahan di KIT ternyata masih dikuasai oknum mantan aparat.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menegaskan, kelompok sepuluh ini bukan berasal dari oknum aparat aktif. "Mereka purna bakti, purnawirawan. Walau mereka menyebutnya sebagai kelompok sepuluh," terangnya.

Ia menyebut tim mendirikan sejumlah pos di sana. Mereka yang merasa punya hak atau kepemilikan hak, bisa melapor ke posko yang ada. "Tim yustisi bakal menerima laporan itu, semua terbuka," tegasnya.

Walikota juga meyakinkan bahwa KIT itu untuk masyarakat. Pemko bersama aparat gabungan menyediakan lokasi untuk mediasi dengan oknum yang mengusai lahan di KIT.

Ia juga menyebut, oknum yang mengganggu di kawasan itu cukup beragam. Ada yang mengaku kelompok tani hingga perorangan. "Kalau yang main-main awas, itu saja," tegasnya. (Parlementaria)