Muhaimin Iskandar
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar meminta Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemerintah Daerah (Pemda), membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran serta distribusi barang produk dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Tim PEN dan Pemerintah Daerah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Pemerintah Daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM," kata Muhaimin Iskandar, Senin (27/7/2020) dalam keterangan tertulisnya.
Dalam hal pemasaran produk UMKM Pemerintah dan masyarakat diharapkan memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri. Melalui gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, Rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akahirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro.
"Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, UMKM akan jalan di tempat," tegasnya.
Menurutnya sinergitas Tim PEN dengan semua komponen harus dilakukan. Tidak terkecuali UMKM. Mengingat anggaran PEN untuk Koperasi dan UMKM mencapai Rp123 triliun. Dimana dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya.
"Dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita. Sehingga kita memiliki data komplit UMKM kita, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. Dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi” terangnya.
Selain itu pendampingan terhadap UMKM harus dilakukan meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik mulai dari gudang dan pengiriman, serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.
Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program Pemerintah lainnya, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik.
"Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital melalui pendampingan terhadap UMKM. Sehingga UMKM punya kemampuan bankable. Sekaligus memanfaatkan sistem online. Saat ini baru 8 juta atau 12.5 persen dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place,” ujar Wakil ketua DPR bidang Kokesra itu.
01
02
03
04
05
Indeks Berita