PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengkritik keputusan Gubernur Riau yang memutuskan nama - nama untuk pengisian jabatan Komisaris dan Direktur Utama (Dirut) di dua BUMD Riau yakni PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR).

Sebab, ada beberapa hal yang tidak pas menurut Husaimi, dimana kepala dinas menjadi Komisaris, serta adanya nama - nama yang tidak mempunyai pengalaman.

Kepada CAKAPLAH.com, Senin (25/1/2021), Husaimi mengatakan, kritik pertama adalah tidak dilibatkannya DPRD dalam proses seleksi.

"Komisi III kemarin memprotes dan mengundang asisten II, dan Biro Hukum tentang keterlibatan DPRD, yang mana pada Perda pendirian BUMD, disitu ada item DPRD. Padahal DPRD ini meminta masuk (proses seleksi) karena ingin melihat proses dari awal, kita tahu siapa orangnya, tidak boleh orang Parpol. Udah sesuai aturan atau belum," kata Husaimi, Senin (25/1/2021).

Politisi PPP ini menilai, dalam memutuskan penunjukan Komisaris dan Dirut juga harus melihat track record. Namun, dari yang sudah diputuskan, ada calon yang tidak ada pengalaman apa - apa tapi ditunjuk menjadi Direktur.

"Yang lebih kaget saya, Komisaris itu diberikan kepada pejabat pemerintah yang punya jabatan strategis. Masa Dinas Tenaga Kerja yang banyak PR mau dikerjakan hari ini, dia jadi Komut. Dan lebih parah lagi itu Biro Ekonomi. Biro Ekonomi itu pembinaan dari BUMD, nah dia jadi Komisaris SPR yang akan dibina. Kalau bahasa kami orang politik, kalau jadi pengurus itu jangan mengurus. Bagaimana mungkin dia mau membina BUMD di Riau ini kalau dia juga jadi Komisaris di situ," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ia mendapatkan informasi dari calon - calon yang mendaftar di PT PIR, karena yang lolos menurut mereka tidak layak.

"Banyak yang komplain ke saya, dia bilang ada salah satu calon yang makalahnya tulisan tangan, tapi dia lolos. Makalah mereka bagus tapi tak lolos. Saya pikir iya juga, masa zaman secanggih ini makalah tulis tangan," katanya lagi.

Husaimi mengungkapkan, dengan hal - hal semacam ini, ia menilai tidak ada itikad baik untuk mengurus Riau ini lebih baik.

"Jadi saya bingung mau jadi apa BUMD ini. Itikad baik Pak Gubernur kami tahu, tapi harus jelas mau dikemanakan BUMD ini. Saya takutnya kalau gini, DPRD tak mau menambah modal nanti. Kami meminta kepada Pemda, jangan melihat kami sebagai musuh, ini harus jadi catatan Pak Gubernur. Harus dievaluasi," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil panitia seleksi pemilihan Komisaris dan Dirut PT PIR dan SPR tersebut.

Sebelumnya diberitakan, beredar nama-nama calon komisaris dan direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pembangunan Investasi Riau (PIR) berdasarkan keputusan Gubernur Riau, Syamsuar.

Berdasarkan keputusan Gubernur tersebut diputuskan untuk Komisaris PT SPR dijabat oleh Jhon Armedi Pinem yang juga Kepala Biro Perekonominaan Setdaprov Riau. Diketahui Pinem merupakan akademisi di salah satu universitas di Riau.

Kemudian Direktur PT SPR dijabat Fuady Noor yang juga eks Sekretaris Partai Nasdem Riau, diberhentikan oleh Mahkamah Partai Nasdem.

Sedangkan PT PIR, untuk Komisaris Utama dijabat H Jonli yang merupakan Kepala Dinas Kepada Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau. Lalu Komisaris PT PIR dijabat Sahat Martin Philip.