Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II Direktorat I Korsubgah KPK, Arief Nurcahyo
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh aset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah bersertifikat paling lambat tahun 2024 mendatang.
Hal itu menjadi perharian KPK, sebab dari 1003 aset tanah milik Pemprov Riau, masih ada sekitar 650 aset tanah atau persen belum bersertifikat.
Demikian disampaikan Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II Direktorat I Korsubgah KPK, Arief Nurcahyo kepada CAKAPLAH.com, Selasa (2/3/2021) di kantor Gubernur Riau.
Arief mengatakan, masalah sertifikat tanah milik pemerintah daerah juga menjadi atensi Presiden Joko Widodo yang dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), yang harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
"Kami mendorong agar pemerintah daerah mempunyai komitmen terhadap penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang cukup, untuk mendukung program sertifikasi tersebut. Kami menargetkan tahun 2014 seluruh aset tanah Pemprov Riau sebanyak 650 harus bersertifikat," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy mengatakan, untuk penyelesaian aset Pemprov Riau, pihak KPK memberi target agar status aset itu harus selesai sampai 2024.
"Itu semua daerah ditekankan KPK saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terkait Manajemen Aset dan Optimalisasi Pajak Daerah," katanya.
Karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti arahan KPK terkait sertifikasi tanah milik Pemprov Riau, dengan melakukan rekonsialisasi data dari masing-masing OPD.
"Dengan begitu kita mendapatkan data yang betul-betul faktual, seperti letak lokasi tanah, kemudian surat-suratnya apakah sudah bersertifikat atau belum. Kalau sudah ada sertifikat dimana arsipnya," terangnya.
Kemudian untuk tanah yang belum bersertifikat, pihaknya akan mengajukan data ke Kanwil BPN Riau untuk penerbitan sertifikat.
"Hari Jumat nanti kita rapat dengan Kanwil BPN Riau koordinasi tentang sertifikat tanah-tanah Pemprov Riau. Karena arahan pak Gubernur juga bagaimana aset tanah Pemprov Riau segera disertifikat," tutupnya.***
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |