PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil rakyat di DPRD Riau, Kasir, angkat bicara terkait persoalan masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng yang sesuai regulasi pemerintah atau minyak goreng bersubsidi dan minyak goreng satu harga.
Kasir mengatakan ada pro dan kontra masalah subsidi minyak goreng dimana yang kontra dengan harga murah, karena bila dikaitkan diikuti harga TBS murah maka petani sawit akan merugi.
"Permintaan petani kelapa sawit, kalau diadakan subsidi setuju dan tidak masalah, asalkan untuk masyarakat menengah ke bawah bukan masyarakat menengah ke atas. Karena dampaknya setelah diterapkan regulasi harga minyak goreng awal bulan Februari ini para petani sawit sempat ribut dan menjerit, karena harga sawit menjadi turun, walaupun belakangan harga naik kembali," kata Kasir.
Diakuinya, distribusi minyak goreng satu harga ataupun yang bersubsidi belum merata sehingga ketersediaan stok kosong karena membutuhkan waktu, bisa satu dua pekan, bahkan sebulan untuk sampai ke ritel atau pedagang.
Selain juga menurut Kasir karena pendistribusian menggunakan kuota maka memungkinkan adanya penyimpangan dimana adanya spekulan yang menimbun juga masyarakat yang memborong minyak goreng sehingga minyak menjadi langka.
"Kita sarankan kepada pemerintah pusat agar mengatur sistem dan regulasinya, yakni subsidi minyak goreng untuk masyarakat menengah ke bawah bukan untuk masyarakat menengah ke atas yang ikut menikmati seperti halnya subsidi BBM," cakapnya.
Sebelumnya Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sejak 1 Februari 2022.
HET untuk minyak curah dipatok Rp 11.500 per liter, untuk kemasan sederhana dipatok Rp 13.500 per liter, sedangkan untuk kemasan premium dihargai Rp 14.000 per liter.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |