(CAKAPLAH) - Mantan presiden Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan Rusia bisa saja mengeluarkan senjata nuklir strategis termasuk nuklir demi mempertahankan wilayah Ukraina yang baru bergabung dengan negaranya sejak invasi Moskow berlangsung.

Medvedev mengatakan militer Rusia akan melindungi sekuat tenaga semua wilayah baru yang dicaplok Rusia dari Ukraina.

"Rusia mengumumkan tak hanya kemampuan mobilisasi, tetapi juga setiap senjata Rusia, termasuk senjata nuklir strategis dan senjata berdasarkan prinsip-prinsip baru, bisa digunakan untuk perlindungan tersebut," kata Medvedev pada Kamis (22/9), seperti dikutip Al Jazeera.

Empat wilayah di Ukraina akan menggelar referendum hari ini hingga 27 September.

Wilayah itu di antaranya Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, serta bagian dari provinsi Mykolaiv.

Pengambilan suara itu akan berlangsung di bawah pendudukan Rusia tanpa pengawasan dari pihak internasional. Ukraina dan sejumlah negara Barat mengecam tindakan ini.

Medvedev menegaskan "tidak ada jalan kembali" bagi wilayah-wilayah Ukraina yang telah diduduki Rusia setelah menggelar referendum.

"Republik Donbas (Donetsk dan Luhansk) dan wilayah lainnya akan diterima di Rusia," kata Medvedev seperti dikutip Reuters.

Sejauh ini, Rusia tidak sepenuhnya mengendalikan empat wilayah yang berencana dicapolok tersebut. Moskow disebut hanya menguasai sekitar 60% wilayah Donetsk dan 66% wilayah Zaporizhzhia.

Beberapa pengamat menilai sikap Rusia yang kebelet menggelar referendum di sejumlah daerah ini merupakan bentuk kekhawatiran situasi perang saat ini. Pasalnya, pasukan Rusia mengalami kemunduran hingga menyerah di sejumlah titik di Ukraina.

Jika wilayah-wilayah ini resmi dicaplok dan bergabung dengan Rusia, daerah itu semua otomatis berada di payung senjata nuklir Negeri Beruang Merah. Rusia bisa berdalih memakai senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah-wilayah tersebut dalam peperangan.

"Untuk menjamin 'kemenangan', Putin siap menggelar referendum segera untuk mendapat hak menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah Rusia," ujar pengamat politik, Tatiana Stanovaya, seperti dikutip The Guardian, awal pekan lalu.