PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat kinerja APBN di Riau menunjukkan hal positif sampai dengan triwulan I tahun 2023 dengan surplus sebesar Rp72 Miliar. 

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ismed Saputra dalam "press release APBN Kita" yang digelar Senin (17/4/2023). Ia mengatakan kinerja pendapatan masih kuat dan tren belanja yang positif. 

"Pendapatan dari perpajakan terealisasi sebesar Rp4,52 Triliun atau 20,45 persen dari target dengan penerimaan terbesar pada Pajak Penghasilan disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai," ujar Ismed, Senin (17/4/2023).  

Ia mengatakan adapun penerimaan bea cukai sebesar Rp969 Miliar dengan proporsi terbesar pada penerimaan bea keluar sebesar Rp 916,47 Miliar. Komoditas penyumbang terbesar bea keluar adalah komoditas RBD Palm Olein dan CPO. 

"Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp403 Miliar dengan salah satu andil dari Pendapatan BLU di Riau yaitu Universitas Riau sebesar Rp Rp103,74 Miliar, UIN Suska sebesar Rp60,49 Miliar dan Rumah Sakit Bhayangkara sebesar Rp3,81 Miliar," Cakapnya.

Sementara itu lanjut Ismed, sampai dengan 31 Maret 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp 5,82 T atau 19,04% dari pagu, tumbuh 1,95 persen yoy. 

Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 1,38 T (17,23% dari pagu), terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 616,14 M, belanja barang sebesar Rp 622,72 M, belanja modal sebesar Rp 146,68 M dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 2,4 M. Belanja barang meningkat 72,04 % dibanding tahun yang lalu. 

Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD sampai dengan 31 Maret 2023 telah tersalur sebesar Rp 4,43 T (19,69% dari pagu), sedikit lebih rendah dari tahun lalu (3,35%). Adapun prosentase tertinggi pada Kota Pekanbaru sebesar Rp 412,92 M (27,58%) dan terendah pada Pemprov Riau sebesar Rp 572,02 M (16,40%). 

"Namun demikian, komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh positif sebesar 18,30% dibanding tahun lalu. Selain itu penyaluran dana desa juga lebih tinggi dengan peningkatan yang signifikan yaitu 168,46 persen, walaupun masih terdapat satu Kabupaten yaitu Rokan Hilir yang belum mengajukan sama sekali," sebutnya.

Kinerja positif ini disebabkan peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Penurunan realisasi TKD di Riau disebabkan belum tersalurkannya DAK Fisik, menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda dan penyaluran belum masuk jadwal salur untuk TKD tertentu. 

"Kendala untuk DAK Fisik yaitu kurangnya sinergi antar OPD, APIP dan BPKAD, kendala proses pengadaan barang/jasa, pengajuan persyaratan terkendala permasalahan hukum kepala daerah. Adapun kendala dana desa yaitu penyesuaian perubahan persentase KPM penerima BLT desa, lamanya proses penetapan APBDes dan masih proses penyelesaian SPJ tahun lalu," ucapnya.