Anggota Komisi III DPRD Riau Misliadi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2023 Provinsi Riau sudah ketok palu sebesar Rp10,8 triliun. Di dalam itu, diproyeksikan penerimaan Participating Interest (PI) 10 persen sebesar Rp 800 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Riau Misliadi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menggesa pemerintah pusat terkait pencairan PI 10 persen itu. Agar, anggaran yang sudah disusun tidak terganggu.
Misliadi menegaskan Pemprov Riau jangan lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum yang memang diamanahkan untuk mengurus persoalan PI 10 persen tersebut.
"Hari ini kita minta peran pemerintah untuk menggesa ini. Jangan lepas tangan, jangan diserahkan ini sepenuhnya ke PT Riau Petroleum," kata Misliadi, Senin (02/10/2023).
Kata dia, PI ini juga harus ada lobby-lobby politik. Lobby-lobby karena memang lobby-lobby ini selayaknya dilakukan oleh pemerintah daerah. "Terutama oleh kepala daerah. Harus seperti itu," kata dia.
Meski belum ada kepastian, Ia tetap mengapresiasi kinerja PT Riau Petroleum yang dianggapnya sudah bekerja cukup baik. Kata dia, memang ada beberapa kendala-kendala yang mungkin tidak mampu mereka laksanakan.
"Kepengurusan administrasi mereka ya masih dalam kategori baguslah. Tinggal bagaimana realisasinya, kan harus ada lobby-lobby juga dan ini yang kita harapkan pemerintah daerah untuk turun tangan," kata dia.
PI 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor. Dalam hal ini PT Pertamina kepada BUMD setempat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016.
Permen 37 Tahun 2016 merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas yang menyatakan bahwa Kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD dan dilakukan secara kelaziman bisnis.***
Penulis | : | Delvi Adri/Vira |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |