PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Dr Elfiandri M.Si mengatakan seharusnya pemerintah berjenjang tidak perlu ada perbedaan dalam mengambil kebijakan publik di masa kabut asap.

Hal ini mesti diingatkan, kata Elfiandri, sebab subjek dan pelakunya sama, mengenai kabut asap dan yang terkena musibah manusia juga.

"Kita harus memikirkan kesehatan semua orang karena tidak ada hubungannya dengan kewenangan,a sebab ini rasa kemanusiaan. Sekarang ini pemerintah harus memiliki kebijakan yang sama, sebab jika sudah ada standarnya maka masyarakat tidak bingung," kata Elfiandri, Kamis (12/10/2023).

Masalah kabut asap ini menyangkut kesehatan, jadi tidak boleh main-main karena yang menjadi korban itu masyarakat juga.

"Lebih baik menjaga kesehatan dari pada mengobati," kata Elfiandri.

Terkadang, persoalan asap ini, kata El bisa hilang dan timbul lagi, maka jangan sampai banyak korban terpapar ISPA dulu baru dicarikan solusi.

"Maka diperlukan antisipasi sejak dini," katanya.

Dalam hal ini, ia menyarankan, pemerintah harus melakukan kebijakan mengenai masker, sekolah harus menyediakan masker.

Sebab mungkin bagi orang tua membeli itu mahal. Misal satu masker Rp5.000 jika ia memiliki dua anak maka menjadi Rp10.000. Masker harus diganti tiap harinya tidak mungkin dipakai berulang - ulang.

"Maka perlu pemerintah menyediakan masker di sekolah maupun tempat umum," katanya.

Selain itu, penting dilakukan penyuluhan yang berkepanjangan terkait Karhutla. Karena tidak semua perusahaan besar melakukan kontribusi, tapi tidak semua juga juga terkontribusi oleh manusia secara nyata terkait Karhutla. Bisa saja gejala alam yang menyebabkan kebakaran.

"Kadang - kadang kita lalai, kalau udah aman sedikit lalai. Jangan lalai gitu, terus lakukan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat," tukasnya.