SURABAYA (CAKAPLAH) - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menanggapi biasa terkait penolakkan gelar doktor kehormatan yang dilakukan oleh Fourm Dosen FISIP Universitas Airlangga. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, pro dan kontra adalah hal yang biasa.

“Biasa saja kalau ada pro dan kontra. Tapi itu saya anggap pelajaran bagi saya. Saya akan terus mengabdi dan memberi pemikiran terbaik bagi Unair dan juga bagi bangsa ini,” ujar Cak Imin usai penganugerahan gelar Dr HC di Kampus Unair Surabaya, Selasa (3/10/2017).

Pria asal Jombang ini juga membantah jika pemberian gelar ini bersifat politis atau ada pemberian secara materi kepada civitas akademika Unair. Alumnus FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta ini menjelaskan, prosesnya adalah pada bulan Mei lalu diberitahu oleh pihak Kampus Unair bahwa ada rencana untuk pemberian gelar Dr.HC.

Tentunya, kabar tersebut diterima dengan baik dan selanjutnya mengikuti sejumlah ujian yang digelar oleh Kampus Uniar. Cak Imin menampik jika gelar Doktor Kehormatan ini secara instan. Ia mengaku juga melalui sejumlah rangkaian ujian. “Saya sudah melalui serangkaian uji. Saya sudah diuji oleh sekitar 40-an profesor,” katanya.

Di tempat yang sama, Promotor gelar Dr HC Prof Dr Mustain Mashud, mengatakan, pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang akan memicu perdebatan. Salah satu pemicunya adalah dalam pasal yang menyebut bahwa, oranng tersebut harus berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Nah, ukuran kontribusi ini yang hingga sekarang masih belum jelas ukurannya. “Sehingga, ke depan, kami minta pada Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) agar memperjelas parameter berkontribusi bagi bangsa dan negara itu seperti apa,” tambahnya.

Namun begitu, pihaknya menegaskan bahwa, Cak Imin sudah menyelesaikan tahapan dalam pemberian gelar ini. Pertama, lolos dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan dewan pertimbangan Unair. Kemudian, menggelar kuliah umum tentang multi kultural dan kebhinekaan. Dalam FGD juga dihadiri 30 lebih orang yang terdiri dari para guru besar, kepala departemen, ketua program studi (prodi) serta dosen Fisip bertugas mengkritisi akademiknya. “Saya sudah baca biografi Cak Imin dan dia memang layak dapat gelar Dr HC. Dia aktivis dan politisi yang memiliki semangat belajar yang tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Alumni FISIP Universitas Airlangga (Unair) memprotes pemberian gelar pada Muhaimin Iskandar, sebagai doktor kehormatan atau doktor honoris causa bidang ilmu Sosiologi Politik. Muhaimin dianggap belum memenuhi kriteria dan belum menunjukkan kontribusi politik dan dosen.

"Jauh hari kami sudah berikan solusi pada rektorat untuk mempertimbangkan dan menunda pemberian doktor kehormatan," kata salah satu dosen staf Departemen Politik Fisip Unair, Airlangga Pribadi Kusman kepada detikcom, Selasa (3/10/2017).

Menurut Angga sapaan akrabnya, Ketua Umum PKB ini dianggap masih belum memenuhi kriteria sebagai penerima gelar doktor kehormatan baik secara akademis maupun dalam bidang politik pluralisme.

Ia pun membeberkan beberapa masukan yang dilayangkan ke rektorat untuk mempertimbangkan gelar doktor kehormatan pada Muhaimin Iskandar. "Tidak hanya peraturan Mendikbud yang belum dipenuhi, aturan rektor Unair juga tidak terpenuhi," tegas dia.

Aturan Mendikbud yang dimaksud, PP Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 21 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2, gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang memiliki dan dianggap berjasa atau berjasa.

"Minimal ada karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan atau kemasyarakatan. Ini tidak terpenuhi," ungkap dia.

Kedua, aturan atau persyaratan dalam Peraturan Rektor Unair No 22 tahun 2015 Pasal 4 ayat e dan f. Ayat e menyebutkan, yang diberi gelar kehormatan harus telah nyata-nyata memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Unair.

"Serta ayat f, yakni secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi Unair," tambah dosen pemilik gelar PhD dari Murdoch University ini.

Meski begitu pihaknya tidak akan menghentikan proses pemberian gelar doktor kehormatan yang sudah berjalan. "Kami bukan pedemo jalanan yang berdemo dan memaksa membatalkan. Tapi ingin hentikan praktek transaksional dalam dunia akademik di Unair. Akademisi dan intelektual di Unair masih banyak yang kritis dan tidak menghamba pada kekuasaan," pungkas dia.