Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tetap berkomitmen untuk menurunkan pajak Bahan Bakar Kendaraan (BBK), sesuai dengan permintaan masyarakat dan pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau.
Ia sudah memerintahkan dinas terkait untuk membuat surat dan melengkapi data terkait menurunkan pajak BBK sesuai Perda yang telah dijalankan sejak tahun 2011 yang lalu.
"Pajak Pertalite kalau usulan kita akan membuat surat dan dilengkapi datanya. Tentu kita kirimkan ke DPRD untuk dibahas awalnya, dan bagaimana mekanismenya, itu dewan yang tahu, apakah mereka membuat tim sesuai dengan aturan yang ada di dewan," kata Gubri.
"Bagaimanapun program pemerintah kita dukung, dan pajak kita hanya meneruskan dengan kondisi sekarang. Yah kita penuhi permintaan masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, terkait dengan tingginya harga dasar BBK dari Pertamina bagi provinsi Riau bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Gubernur mengatakan bahwa itu menjadi kewenangan Pertamina. Namun ia tidak akan tinggal diam dan langsung menelpon Marketing Branch Manager Pertamina Sumbar-Riau, Pramono Wibowo.
Dalam isi pembicaraan dengan pihak Pertamina, Gubri mempertanyakan harga dasar BBK di Riau sebesar Rp6.666,67 ditambah dengan pajak PBBKB sebesar 10 persen Rp666,67 dan PPN Rp666,67, dan dibulatkan harga Pertalite di Riau dibulatkan menjadikan Rp8000 per liternya. Sedangkan Provinsi lainnya se Indonesia rata-rata harga dasar sebesar Rp6.608,70.
"Jadi mereka lah yang tahu hitungan mengapa harga dasar BBK kita lebih tinggi dari provinsi lain," kata Gubri.
Untuk penurunan PBBKB Gubri menjelaskan ia akan berusaha agar pajak tersebut minimal bisa diturunkan 7,5 persen. Kalau memang bisa menjadi 5 persen, ia juga akan mendukung kebijakan tersebut.
Penulis | : | CK1 |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |