PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Riau menyampaikan kesimpulan hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pjs Bupati Inhil Rudyanto dan Plt Bupati Siak Alfedri.

Keputusan diambil dalam Rapat Pleno yang diadakan pada hari Rabu (18/4/2018) malam di kantor Bawaslu Riau di jalan Adi Sucipto No.284 (komplek Transito) Pekanbaru oleh tiga orang anggota Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan (merangkap ketua), Neil Antariksa dan Gema wahyu Adinata.

Untuk kasus Alfedri, Bawaslu Riau berkesimpulan Bahwa dugaan pelanggaran yang lakukan Plt Bupati Siak itu tidak memenuhi syarat untuk diregister menjadi temuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau melalui pemanggilan kepada Alfedri pada tanggal 3 April 2018 untuk pemberian keterangan ke Bawaslu Riau di kantor lama jalan Sultan Syarif Kasim no.119 Pekanbaru, Bawaslu Provinsi Riau berkesimpulan bahwa Alfedri bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi pejabat Negara/ Daerah.

Acara "Kandidat Bicara" yang dihadiri Alfedri di salah satu tivi nasional tidak tergolong kegiatan kampanye, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengurus izin cuti kampanye. Mengenai foto bersama paslon no 1, diperoleh keterangan bahwa foto tersebut dimaksudkan sebagai dokumentasi internal Tim Koalisi bukan untuk disebarluaskan.

"Karena Alfedri merupakan Ketua Tim Koalisi yang berfoto dengan calon untuk kepentingan dokumentasi kami kira boleh saja asal tidak ada masyarakat lain seperti dalam kampanye," ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dalam pernyataannya, Kamis (19/4/2018).

Berdasarkan penelusuran Bawaslu dari pemberian informasi awal dari T. Zulmizan F Assegaff yang merupakan Ketua Harian Karib Paslon No.1 bahwa acara tersebut murni acara Tim Koalisi dan Alfedri hadir sebagai Ketua Tim Koalisi dan sekaligus ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Siak.

Hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Riau mendapatkan informasi bahwa Keberangkatan Alfedri ke Jakarta tidak didampingi ajudan atau staf dan biaya perjalanannya ditanggung pribadi.

Meski tidak memenuhi syarat untuk diregister menjadi temuan namun Bawaslu Riau tetap menyurati Alfedri untuk pencegahan pelanggaran ke depannya. Sebab selain sebagai Ketua Tim Koalisi beliau juga sebagai pejabat daerah agar menjalan tugas sebagai pejabat daerah yang harus menjaga netralisasi dan profesionalitas kerja.

Kasus Pjs Bupati Inhil

Sementara itu, untuk dugaan pelanggaraan ASN yang dilakukan Rudyanto yang menjabat sebagai Pjs Bupati Indragiri Hilir, Bawaslu Riau juga telah melakukan penelusuran. Diantaranya memerintahkan Panwaslu ke Kabupaten Inhil untuk memeriksa camat Gaung Anak Serka, berdasarkan informasi awal berupa foto 5 orang sedang duduk melakukan pertemuan dalam sebuah ruangan kantor seorang camat berinisial IM (camat GAS),  AK (Kades Teluk Pantaian), SF (kades Kualu Gaung), BN (kades Idaman), dan YS (pjs kades Harapan Makmur).

Berdasarkan penelusuran oleh Panwaslu Kabupaten Inhil terhadap dugaan pelanggaran disimpulkan terdapat pelanggaran netralisasi ASN atas inisial nama IM sebagai camat GAS dan YS sebagai ASN.

Keduanya telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Inhil kepada KASN sebagai Pelanggaran Netralisasi ASN.

Sedangkan percakapan yang ada di grup WhatsApp "KADES CAMAT GAS PJ BUPATI" dari nomor yang diduga nomor handphone Rudyanto yang berlukiskan "mantap pak... Salam sama pak wali..sukses buat kita semua pak", Bawaslu Riau menyimpulkan kalimat tersebut belum bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon. Karena bersifat kalimat biasa tidak ada arahan atau ajakan untuk memilih atau memenangkan paslon tertentu.

"Jadi, hasil penulusuran kepada keduanya, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan dugaan pelanggaran tersebut  belum memenuhi syarat untuk diregister menjadi temuan," ujar Rusidi lagi.

Namun, meskipun belum memenuhi syarat untuk diregister menjadi temuan, Bawaslu Provinsi Riau tetap menyurati kedua pejabat tersebut agar dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Daerah menjaga Netralisasi dan Profesionalitas kerja. Khususnya kepada Rudyanto yang telah 2 kali diundang oleh Bawaslu Riau terkait dugaan Pelanggaran netralisasi ASN.