PEKANBARU (CAKAPLAH) - Satpol-PP Kota Pekanbaru kembali memberikan surat teguran bagi pemilik rumah makan yang masih tetap membuka usahanya pada siang hari selama bulan Ramadan.

Tidak hanya itu saja, petugas pun meminta agar pemilik rumah makan mengurus perizinan buka usaha selama ramadan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai rumah makan non muslim.

Kepala Badan Satpol-PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan setiap kali pihaknya melakukan razia sesuai surat edaran dari Walikota Pekanbaru, selama bulan ramadan rumah makan dan restoran dilarang membuka usahanya di siang hari. Kecuali bagi rumah makan non muslim. Itu pun harus mengurus izinya dan memasang spanduk di depan rumah makanya.

“Bagi rumah makan muslim yang mau buka di siang hari silahkan. Tapi urus izinnya dan harus memasang spanduk rumah makan non muslim. Kalau pemiliknya mau mengorbankan keyakinannya silahkan urus di DPMPTSP Kota Pekanbaru. Tapi kalau tidak mau jangan buka siang hari,” kata Zulfahmi, Kamis (8/6/2017).

Untuk tahap awal ini, pihaknya masih melakukan teguran saja. Namun pada pekan ke tiga bulan Ramadan nanti jika rumah makan tersebut masih buka siang dan tidak mengurus perizinannya, maka pihaknya akan melakukan penutupan paksa.

“Mari sama-sama kita jaga kekhusukan umat muslim selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang tidak berpuasa harus menghormati yang sedang berpuasa,” pinta Zulfahmi.

Seperti diketahui, hingga pekan ke dua bulan ramadan ini, pelaku usahan yang mengurus permohonan izin operasional rumah makan non muslim terus bertambah. Dari catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sedikitnya sudah ada 145 rumah makan non muslim mengajukan permohonan izin.

Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Azhar mengatakan, pengawasan terhadap rumah makan dan restoran yang tetap beroperasi di waktu siang hari terus dilakukan oleh Tim Yustisi dan DPMPTSP.

“Untuk yang sudah mengajukan izin kita juga lakukan verifikasi di lapangan, betul atau tidak itu rumah makan non muslim,” ujarnya.

Sejauh ini, tingkat kesadaran pemilik usaha untuk mengikuti aturan pemerintah daerah sudah berjalan baik. Namun pihaknya tidak menapik masih ditemukanya rumah makan jenis ampera yang masih membandel.

“Kalau yang non muslim sudah patuh namun ada juga yang bandel untuk kelas ampera. Ini nanti akan ditindak tim yustisi,” imbuhnya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, diprediksi ada peningkatan. Sebab jumlah rumah makan non muslim yang mengurus izin diperkirakan masih akan terus bertambah.

Ramadan tahun lalu ada sebanyak 149 rumah makan yang mengurus izin. Sementara ramadan tahun ini, baru pekan kedua jumlahnya sudah mencapai 145.  

“Kami minta pemilik rumah makan, restoran, dan kedai kopi dapat beroperasi sesuai dengan keputusan Walikota. Bagi Rumah makan ataupun restoran yang ingin buka saat siang hari, tentunya harus mengikuti persyaratan yang ada,” tukasnya.