PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Provinsi Riau mendesak agar pemerintah pusat segera mengucurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar Rp1,9 triliun yang tak kunjung dibayar dan menyebabkan defisitnya anggaran Pemprov Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu saat berbincang dengan CAKAPLAH.com, Rabu (5/9/2018) mengatakan bahwa pihaknya mendesak agar tunda bayar tersebut dipercepat.
"Kita mendesak agar pemerintah pusat mempercepat penyaluran tunda bayar. Kita yakin akan tetap dibayar, makanya kita mendesak, kita juga yakin pemerintah punya skenario terhadap situasi sekarang ini, apalagi nilai tukar dolar yang naik. Maka itu kita minta pemerintah pusat melakukan langkah langkah terlebih kewajiban tunda salur," kata Kordias.
Politisi PDIP ini mengatakan, bahwa disadari APBD 2018 banyak tersedot ke bantuan hibah, hampir Rp 1,2 Triliun.
"Termasuk untuk gedung Mapolda dan Kejati, sementara belanja langsung dan tidak langsung hampir Rp 5 triliun, artinya kan banyak tersedot," cakap Kordias lagi.
Lebih lanjut, saat ditanya apakah ada upaya DPRD mendesak, ia mengatakan usaha DPRD sudah maksimal.
"Kita saja bersama Banggar sudah berapa kali jemput bola ke Kementerian ESDM dan Kementrian Keuangan, jadi kita jemput bola kita jumpai semuanya. Yang penting juga di sini tidak boleh seolah-olah Pemprov berdiri sendiri. Kita harus bersama sama mengejar ini," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |