PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai hanya mementingkan kepentingan elit dan bukan untuk kemaslahatan masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial.
Belasan mahasiswa yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekanbaru menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau, Kamis (10/1/2019). Aksi tersebut dikawal ketat petugas kepolisian dari Kapolresta Pekanbaru dan Satpol PP Riau.
Orator aksi PMII Pekanbaru, Asmin Mahdi menyampaikan melihat kekayaan SDA Riau yang cukup besar, namun berbanding terbalik jika melihat kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat Riau.
"Apakah pemerintah yang salah tidak dapat memanfaatkan kekayaan SDA kita dengan baik, atau rasionalisasi anggaran yang begitu besar juga belum sesuai dan tepat sasaran," katanya.
Dalam kesempatan itu, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada Pemprov Riau:
Pertama, mempertanyakan kepentingan Gubernur Riau dalam pembangunan gedung Mapolda dan Kejati Riau, yang sepenuhnya dianggarkan dari APBD Riau, sementara keduanya adalah instansi vertikal, dan mestinya dianggarkan di Pusat.
Kedua, meminta Gubernur Riau memperhatikan gedung-gedung OPD Riau yang merupakan tanggung jawab Pemprov yang lebih layak diperbaiki dan direnovasi dibanding Iebih memperhatikan pembangunan kedua lnstansi Vertikal tersebut.
Ketiga, mempertanyakan alasan Gubernur Riau dalam membantu sepenuhnya pembangunan Mapolda dan Kejati Riau yang sudah menghabiskan Duit Daerah sebesar Rp264 Miliar, ditengah deflsit anggaran yang diaIami Riau, dan ditenga merosotnya ekonomi Masyarakat Riau.
Keempat meminta Gubernur Riau lebih mementingkan Rakyat dalam mempergunakan APBD dibanding kepentingan elit.
Kelima meminta Gubernur Riau untuk membatalkan penganggaran kembali Rp39 Miliar untuk tambahan Pembangunan Gedung Kejati di 2019.