(CAKAPLAH) - Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan sepakat dengan pandangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj soal ketimpangan ekonomi yang timbul karena kegagalan pemerintah mengelola negara.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pembangunan selama ini hanya berorientasi terhadap pertumbuhan, tapi mengabaikan pemerataan. Ia menyebut kebijakan pemerintah saat ini bisa menimbulkan krisis ekonomi seperti 1998.

"Hal ini bila tidak bisa kita antisipasi, maka pada gilirannya tentu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Sehingga tidak mustahil juga akan bisa memantik bagi terjadinya krisis ekonomi dan politik seperti tahun 1998," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12/2019).

Anwar mengatakan sepakat dengan pernyataan Said yang menyebut saat ini belum ada harmoni kehidupan di negeri ini. Ia juga sepakat soal kekayaan hanya berputat di segelintir orang.

Mengutip indeks gini rasio, Anwar menyebut 1 persen dari jumlah penduduk menguasai 39 persen perekonomian. Ia juga menuturkan 1 persen dari penduduk Indonesia menguasai 59 persen lahan di Tanah Air.

"Untuk itu apa yang disinyalir oleh Kiai Said ini hendaknya jangan dianggap enteng dan dianggap sebagai angin lalu saja oleh pemerintah dan para pelaku ekonomi, terutama para pengusaha besar," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mendeteksi persoalan. Sehingga pemerintah bisa menemukan dan mengatasi akar masalah ketimpangan.

"Agar kita bisa menemukan penyakit yang sebenarnya yang ada di negeri ini. Sehingga kita bisa memberikan obatnya yang tepat agar negeri ini bisa bergerak maju dan seluruh rakyatnya bersatu serta hidup dengan sejahtera," tuturnya.

Pernyataan Anwar disampaikan sebagai respons terhadap Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam cuplikan video yang beredar ke publik, Said mengatakan kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir orang.

Said sempat mencontohkan banyak pejabat di Pertamina yang menikmati hasil kekayaan. Ia juga menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berjanji kepada PBNU untuk menggelontorkan kredit murah. Namun hingga saat ini belun direalisasikan.

"Sementara sekelompok kecil menikmati kekayaan alam yang luar biasa, Freeport, uranium, nikel apalagi batu bata, sudah dihabiskan. Oleh siapa? segelintir orang saja," kata Said dalam video itu.

"Bahkan rakyat miskin di mana? Di tepi kekayaan, tepi tambang, pinggir laut, pinggir hutan. Jadi mereka hidup di sebelah kekayaan alam, tapi mereka miskin," tuturnya.