PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2019 bergerak lambat. Dimana hanya naik 2,74 persen dari tahun sebelumnya 2,34 persen. Padahal tahun 2019 ditargetkan 3,91 persen.

"Khusus untuk untuk ekonomi kerakyatan, sekarang ini pertumbuhan ekonomi Riau baru 2,74 persen. Hanya naik sedikit dari 2,34 persen," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Rabu (1/1/2020).

Terkait lambatnya pertumbuhan ekonomi, Gubri mengaku sudah diskusi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Riau.

"Kami menyampaikan ke BI dan OJK, apa penyebab pertumbuhan ekonomi Riau rendah. Penyebab karena Riau saat ini hanya mengandalkan minyak gas (Migas) dan sawit. Sementara harga sawit ini fluktuasi, dan sebagian besar penghasilan masyarakat adalah sawit," katanya.

Karena itu, lanjut Syamsuar, lambatnya pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian Pemprov Riau, yang mana pihaknya tidak hanya mengandalkan migas dan sawit.

"Ini menjadi perhatian kami, dan kami tidak hanya sawit karena sawit ini sudah ditangani pemerintah pusat dengan program replanting," ujarnya.

Oleh sebab itu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebut Gubri, ke depan Pemprov Riau fokus mengembangkan pertanian, perikanan dan produk UMK.

Untuk pertanian khususnya tanaman padi, Gubri melihat masih ada persoalan. Menurutnya, di Riau ini tanaman padinya satu musim (panen) dalam setahun. Ada juga yang usia 4-6 bulan.

"Kami potensi ini masih bisa dikembangkan, tapi yang menjadi problem ada kabupaten yang menjadi langganan banjir. Misalnya saja Kuansing dan Indragiri Hulu (Inhu), kemarin di Kecamatan Kelayang, Inhu itu ada 142 hektare puso, padi mati," katanya.

"Tapi itu hanya sebagai daerah seperti itu. Di Indragiri Hilir tidak seperti itu. Di sana masih luas lahan yang bisa digarap untuk pertanian padi. Sama juga dengan Rokan Hilir, Pelalawan dan Bengkalis. Kalau Kampar sekarang sudah banyak alih fungsi lahan ke sawit dan perumahan," sambungnya.

Jika persoalan yang dihadapi petani padi tak diperbaiki, baik masalah irigasi, bibit dan pupuk, sebut Syamsuar, maka tidak akan berubah produksi padi masyarakat Riau.

"Makanya kami menghadap pak Menteri Pertanian agar Riau mendapatkan dukungan. Kami sudah mencoba bagi daerah yang komit terhadap pangan padi. Karena padi ini lebih bagus daripada sawit," ucapannya.

"Karena kalau 6 ton padi saja dalam satu hektare, jika dikalikan harga padi Rp4.300 sampai Rp4.600 per kilogramnya, maka lebih mahal lagi harga padi dibanding sawit satu hektare," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Gubri, maka perlu pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, agar mereka mau dua kali musim tanam dan dilakukan secara serentak. Karena selama ini petani menanam tidak serentak, sehingga hasilnya kurang menggembirakan.

Masih persoalan padi, kata Syamsuar, tanaman padi masyarakat kalau sudah menghasilkan yang membeli masih banyak dari luar Riau seperti Sumatera Utara (Sumut).

"Jadi ini persoalan. Kalau ada produk padi dari Siak maupun Rohil, nanti orang dari Sumut sudah menunggu. Ini juga yang menyebabkan inflasi di Riau," bebernya.

Sementara untuk pengembangan perikanan, Gubri menyatakan ke depan central perikanan tidak hanya di Bagansiapiapi Rokan Hilir (Rohil) saja, tapi ada juga di kabupaten lain.

"Kalau di Bagansiapiapi nanti akan dikolaborasikan dengan pariwisata. Ini sudah menjadi hasil pembahasan Dinas Perikanan Riau dengan Kementerian Pertanian," ucapnya.

Menurutnya, untuk pengembangan perikanan bisa di daerah perairan lain seperti di Inhil. Di sana bisa dibuat budidaya lobster, dan kepiting.

"Sedangkan di Kepulauan Meranti itu budidaya kerapu, dan di Riau daratan kita buat budidaya ikan patin. Seperti di Kampar, Kuansing dan lainnya," kata dia.

Kemudian untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, pihaknya ingin kembangkan UKM. Dan Pemprov Riau sudah mulai melakukan kerjasama dengan BUMN PT Sarina, yang ditugaskan Pemerintah untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk UKM daerah.

"Alhamdulillah kita sudah menandatangani MoU dan kita juga sudah coba pasarkan produk UMK Riau ke Cina. Saya kira di Riau banyak potensi UKM, hanya saja kurang promosi. Kita harap ke depan produk UKM tak hanya dipasarkan di nasional tapi bisa internasional. Kalau yang kaitan makanan yang paling butuh itu Cina kemarin yang perdana di ekspor," ungkapnya.

"Untuk menumbuhkan UKM ini kami minta dukungan koperasi syariah. Di Siak sudah mulai, dan saya minta agar dilibatkan koperasi seluruh Riau," pungkasnya.