Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, meminta BUMD PT Riau Petroleum sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditunjuk sebagai pengelola Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Rokan, serius mempersiapkan diri.
Sejauh ini, kata Husaimi, ketika dipanggil hearing oleh Komisi III, pihak manajemen Riau Petroleum acap kali tak hadir. Terkesan tak serius urus PI 10%.
"Ketika kami panggil, direkturnya tak mau datang. Kami rekomendasi pak gubernur, kalau memang tak mau datang, ganti saja direktur utamanya itu. Serius nggak mereka. Udah dua kali kita undang tak mau datang, yang dikirimnya direktur operasional, kan tak bisa ambil kebijakan. Kita minta yang datang direktur utamanya," tegas Husaimi.
Politisi PPP ini mengatakan, jika memang tidak sanggup bekerja, direktur Riau Petroleum diminta mundur dari jabatannya.
"DPRD kan lembaga pengawas, kita minta tahu soal ada tidaknya masalah masalah yang terjadi di Riau Petroleum ini. Jadi direkturnya kalau nggak sanggup mundur saja, jangan digantung BUMD Riau ini," cakapnya lagi.
Lebih lanjut Husaimi mengatakan, memang ada wacana untuk melibatkan BUMD kabupaten kota dimana daerahnya termasuk langsung di Blok Rokan tersebut.
"Yang baru mungkin kita bentuk lagi, kita libatkan BUMD Kabupaten Kota, jadi pemegang sahamnya kabupaten kota. Ini nanti kita bicarakan dengan pak gubernur," ujarnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |