(CAKAPLAH) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah memperlebar defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dari 4,17 persen menjadi 5,2 persen dari PDB 2021.

Salah satunya karena ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi covid-19. Dalam mendesain RAPBN 2021, ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan faktor ketidakpastian agar pemerintah memiliki cadangan belanja jika perekonomian global masih lesu pada tahun depan.

Dengan pelebaran defisit satu persen tersebut, Bendahara Negara menyebut pemerintah memiliki bantalan (buffer) dana cadangan sebesar Rp179 triliun.

"Oleh karena itu, ketidakpastian ini dipertimbangkan dalam desain APBN yang presiden minta dinaikkan defisitnya, (karena kami tidak tahu) kapannya dan seberapa cepat untuk bisa mengendalikan covid dan vaksinnya," jelas Sri Mulyani.

Revisi RAPBN ini lebih tinggi dari yang disepakati pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan DPR. Sebelumnya, disepakati defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen.

Alasan lain yakni pemerintah mencadangkan dana lebih yaitu untuk memastikan program strategis dan prioritas 2021 dapat berjalan sesuai rencana. Pemerintah memiliki lima prioritas kerja yaitu reformasi pangan, kesehatan, pendidikan, percepatan transformasi digital, dan energi.

Untuk tranformasi digital misalnya, Sri Mulyani menyebut pemerintah memiliki program di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertujuan menghubungkan seluruh daerah terpencil. Sehingga, seluruh Puskesmas, Sekolah/Madrasah, dan lembaga di pelosok lainnya dapat menikmati koneksi internet.

Transformasi teknologi dinilai penting sebab berbagai aktivitas kini dilakukan secara daring dan mengandalkan internet.

Selain itu, dengan pelebaran defisit, Ani menyebut pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih untuk dua sektor prioritas lain yaitu pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut pendidikan akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun dan kesehatan hampir Rp9 triliun.

"Presiden minta anggaran betul-betul diminta memperbaiki karena untuk dana cadangan pendidikan itu lebih dari Rp30 triliun sendiri dan kesehatan bisa mendekati Rp9 triliun karena tambahan defisit," pungkasnya.