PEKANBARU (CAKAPLAH) - Harga bahan bakar minyak (BBM) resmi naik, Sabtu akhir pekan kemarin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyebut, DPRD memaklumi, di satu sisi subsidi dari BBM ini membebankan APBN. Tapi, kata dia, bukan berarti beban APBN ini harus ditanggung oleh rakyat.

"Inilah tugas pemerintah bagaimana beban rakyat itu kita tanggung dengan cara berpikir mencari solusi. Bukan solusinya seolah-olah negara ini sebuah perusahaan, sehingga jangan membebankan beban perusahaan, kita bebankan ke orang lain atau konsumen," kata Hardianto, Senin (5/9/2022).

Ia meminta, agar kenaikan BBM ditinjau ulang lantaran sangat berdampak luas dari segi ekonomi. Kata dia, ada lingkaran keterkaitan yang tidak terhindari terkait dampak kenaikan BBM, seperti kenaikan bahan pokok, lantaran biaya transportasi juga akan naik.

"Kemudian ada yang bilang ada BLT dari pemerintah, ini juga berapa besar bantuan pemerintah apakah sebanding dengan jumlah masyarakat yang menderita karena kenaikan BBM?" kata dia.

Ia menilai, solusi kenaikan BBM dengan memberikan BLT tidak tepat mengingat hal itu bukan hanya menyusahkan orang miskin. Tetapi juga kalangan menengah ke atas juga akan terdampak.

"Intinya semua kalangan di Indonesia merasakan. Jadi apakah BLT yang disediakan pemerintah ke masyarakat bisa menyasar seluruh pihak yang terdampak terkait BBM atau tidak," kata politisi Partai Gerindra itu.***