PEKANBARU (CAKAPLAH) - Capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan lll tahun 2022 di Provinsi Riau menunjukkan angka yang menggembirakan.
Berdasarkan catatan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, untuk realisasi belanja negara dalam APBN tahun 2022 di wilayah setempat hingga Triwulan III mencapai Rp4,95 triliun.
"Angka tersebut berarti 62,83 persen dari pagu Rp7,88 triliun," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II DJPb Riau, Agnes Sediana dalam pres release kinerja APBN Perwakilan Kemenkeu Riau Triwulan III 2022, Selasa (18/10/2022).
"Realisasi belanja negara ini mengalami kontraksi sebesar 7 persen (Year on Year)," imbuhnya.
Disampaikan Agnes, realisasi ini terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2.337,50 miliar, belanja barang Rp1.820,08 miliar, belanja modal Rp778,47 miliar, dan belanja sosial Rp 15,23 miliar.
"Kendala yang dihadapi dalam realisasi belanja antara lain besarnya nilai outstanding kontrak dan tingginya pagu blokir pada Satuan Kerja K/L, perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada beberapa K/L yang memunculkan DIPA baru, perubahan kontrak single year ke multi years, adanya kegiatan nasional yang terbit pagunya di akhir triwulan III dan juga adanya penyesuaian harga terkait inflasi dan kenaikan harga BBM," cakapnya.
Sementara itu, lanjut Agnes untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk triwulan Ill Tahun 2022 mencapai Rp15.386 miliar.
Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp4.802 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp6,853 miliar, Dana Insentif Daerah sebesar Rp68,10 miliar , DAK Non Fisik sebesar Rp2.099 miliar dan DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau sebesar Rp479,69 miliar.
"Realisasi DAK Fisik tertinggi diperoleh oleh Kota Dumai dengan penyaluran mencapai 64,96 persen sementara Kuantan Singingi merupakan pemda dengan tingkat penyaluran DAK Fisik terendah, sebesar 20,72 persen," sebutnya.
Realisasi Dana Desa seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1.083 miliar atau 77,40 persen dari pagu sebesar Rp1.400,3 miliar.
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pemda dengan tingkat penyaluran Dana Desa tertinggi yaitu mencapai 79.54 persen.
"Sementara Kabupaten Pelalawan yang tingkat penyaluran dana desanya terendah yaitu 68,77 persen," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Kota Pekanbaru |