Seminar APBN dan Kebijakan Transfer Tahun Anggaran 2020 di Hotel Arya Duta di Pekanbaru, Selasa (29/10/2019).
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Berdasarkan data dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi APBN 2019 yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara dan Lembaga dan Belanja Transfer hingga bulan Oktober 2019 tercatat sebesar Rp25,16 triliun. Angka tersebut menunjukkan realisasi 70,77% dari total pagu yang dialokasikan untuk provinsi Riau sebesar Rp35,55 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin, pada acara Seminar APBN dan Kebijakan Transfer Tahun Anggaran 2020 di Hotel Arya Duta di Pekanbaru, Selasa (29/10/2019).
Ia mengatakan, untuk realisasi APBN Kementerian Negara dan Lembaga sampai dengan 24 Oktober 2019 tercatat sebesar Rp 5,654 triliun atau 65,91% dari total pagu yang dialokasikan untuk provinsi Riau sebesar Rp8,579 triliun.
"Untuk prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2019 berada pada kisaran 93% sehingga dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan harus mengejar realisasi sebesar 27,09%," ujarnya.
Bakhtaruddin mengatakan hal ini mengindikasikan masih terdapat pencairan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun.
"Diharapkan hal tersebut dapat diperbaiki bersama di tahun depan melalui upaya perencanaan yang lebih matang dan mempercepat proses pengadaan melalui lelang dini," cakapnya.
Sedangkan dari alokasi Dana Transfer tahun 2019 sebesar Rp26,96 triliun telah direalisasikan sampai dengan Oktober 2019 sebesar Rp19,5 triliun atau 72,32% terdiri dari Transfer DBH sebesar Rp6,73 triliun, DAU sebesar Rp7,47 triliun, DAK Fisik Rp1,20 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp2,59 triliun, DID sebesar Rp0,23 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp1,28 triliun.
"Sampai dengan Oktober 2019 terdapat dana transfer yang tidak terserap sebesar Rp264,29 miliar, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp209,68 miliar, Dana Kelurahan sebesar Rp37,94 miliar, dan DID sebesar Rp16,67 miliar. Adapun penyebab hal tersebut antara lain masalah perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan masalah administrasi lainnya. Diharapkan ke depan berbagai kendala tersebut dapat diminimalisir," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |