PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, Provinsi Riau salah satu daerah penyumbang devisa besar bagi negara. Hanya saja perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Riau masih belum maksimal.
Hal itu disampaikan Gubri saat webinar dengan tema 'Merayu APBN untuk Infratruktur Riau yang lebih baik' yang ditaja Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Riau, Selasa (11/8/2020) di Command Center Riau.
Dalam kegiatan webinar tersebut, Gubernur Riau Syamsuar bertindak sebagai keynote speaker. Kemudian sebagai narasumber yakni anggota DPR RI Syahrul Aidi, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Taufiq OH, Kepala Balai Prasana Pemukiman Wilayah Riau Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ichwanul Ihsan.
Karena itu, Gubri menyambut baik inisiasi AMSI Riau yang melaksanakan kegiatan webinar tersebut. Pihaknya berharap, melalui webinar tersebut akan membawa kemajuan bagi Provinsi Riau terutama di bidang infrastruktur.
"Terima kasih kepada pengurus dan anggota AMSI Riau yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Karena dengan kondisi infrastruktur di Riau saat ini tidak seimbang dengan produk yang dihasilkan dari Riau yang sudah banyak menyumbangkan devisa bagi negara. Kami berharap perhatian pemerintah pusat melalui APBN cukup besar di Riau," harapnya.
"Saat ini upaya kami untuk mendapatkan APBN yakni disamping mengajukan beberapa usulan untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan serta menyelesaikan abrasi. Kami juga mencoba meyakinkan pemerintah pusat bahwa infrastruktur Riau perlu dibantu," tambahnya.
Lebih lanjut Gubri menyampaikan, beberapa cara yang telah dilakukan yakni dengan memfasilitasi keperluan Pemerintah pusat di Riau. Seperti penyediaan kantor untuk balai jalan Kementerian PUPR, yang sebelumnya di Riau hanya ada satuan kerja.
"Kami sudah perjuangan di Riau untuk ada Balai Jalan, dan sekarang sudah ditunjuk Balai Jalan di Riau. Harapan kami, dengan sudah diperhatikannya keperluan pemerintah pusat di daerah, hendaknya pusat dapat memperhatikan Riau melalui bantuan pembangunan infrastruktur," harapnya lagi.
Sementara salah satu peserta webinar, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak, Irving Kahar mengatakan, untuk bisa mendapatkan dana APBN tersebut, perlu dibuat strategi dari Provinsi Riau yang akan dijalankan bersama pemerintah kabupaten/kota. Karena jika tidak, maka masing-masing kabupaten/kota akan bekerja masing-masing.
"Strateginya yakni harus dibuat tim, yang dikoordinir oleh pemerintah provinsi Riau dengan beranggotakan kabupaten/kota. Karena yang tahu keperluan daerah itu, yakni pemerintah setempat," sarannya.
Sebab menurutnya, infrastruktur yang diperlukan dari dana APBN tersebut yang tahu benar adalah kabupaten/kota. Untuk itu, perlu koordinasi agar apa yang ingin dicapai bisa diperjuangkan secara bersama-sama.
"Kalau tidak dikoordinir, maka akan berjalan masing-masing sehingga kucuran dana APBN itu tidak maksimal," cetus Irving.
Sedangkan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Taufiq OH mengatakan, dalam hal mekanisme pengusulan pembangunan infrastruktur ke pemerintah pusat tersebut ada tahapannya. Dan memang harus saling bersinergi, antara OPD terkait Infratruktur dengan Bappeda.
"Karena usulan itu disampaikan ke Bappeda dan nantinya Bappeda yang menginput ke Bappenas, jadi memang semua harus sinkron. Termasuk antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi," terangnya.
Kemudian, Kepala Balai Prasana Pemukiman Wilayah Riau Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ichwanul Ihsan menyampaikan, saat ini balai-balai yang ada di bawah Kementerian PUPR di Riau sudah cukup banyak. Sehingga hal ini cukup memudahkan dalam hal koordinasi untuk pembangunan infrastruktur.
"Untuk itu, agar dana APBN bisa mengucur ke Riau, harus ada fokus pada kegiatan yang ingin dicapai. Jadi jangan terlalu banyak usulan yang disampaikan, namun satupun tidak tercapai," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI, Syahrul Aidi mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam hal pembangunan infrastruktur di Riau. Mengingat saat ini kondisi infrastruktur di Riau masih butuh perhatian bersama.
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur dari pusat tidak hanya dilakukan melalui dana yang diserahkan ke daerah, namun juga melalui balai-balai yang ada di daerah.
"Saya harap jangan ada ego sektoral, ketika ada infrastruktur yang dibangun oleh balai harus didukung karena untuk kepentingan daerah," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |