PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sebagai salah satu daerah terbesar penghasil sawit, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berjuang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit ke Pemerintah Pusat.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, perjuangan mendapatkan DBH sawit tersebut sampai saat ini masih berjalan. Dimana Riau bersama provinsi penghasil sawit lainnya meminta dukungan kepada DPR RI untuk mendapatkan hak daerah.
"Perjuangan itu masih jalan. Itu juga melalui anggota DPR RI yang diharapkan bisa membantu kita. Dan itu tidak hanya Riau saja, tapi provinsi-provinsi penghasil sawit bisa mendapatkan DBH sawit," kata Syamsuar.
Gubri mengaku, untuk memperjuangkan DBH sawit itu membutuhkan waktu panjang. Sebab harus ada perubahan Undang-Undang Dana Perimbangan.
"Karena selama Undang-Undang 23 itu tidak diubah, maka provinsi penghasil sawit tidak bisa mendapatkan DBH sawit. Makanya itu perlu dorongan dari DPR RI," ujarnya.
Lebih lanjut Gubri mengatakan, hingga kini perekonomian Riau masih ditopang oleh sektor primer berbasis sumber daya alam. Sektor tersebut antara lain, pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta sektor pertambangan. Kontribusi Riau terhadap nasional pada sektor-sektor tersebut cukup besar.
"Memang sektor perkebunan sampai saat ini masih memberikan kontribusi besar, terutama komoditi kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu. Sawit misalnya, hingga kini tercatat sekitar 2,8 juta hektare dengan jumlah produksi 9,2 juta ton lebih. Kami berani mengklaim bahwa sumbangan produksi dari Riau terbesar se-Indonesia, dan kontribusi Riau terhadap ekspor CPO secara nasional sebesar 40 persen," cakapnya.