PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto dan beberapa anggota dewan lainnya menemui pengunjukrasa di depan kantor DPRD Riau, Rabu (7/10/2020).
Untuk diketahui, mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR)P ini melakukan aksi unjukrasa di DPRD Riau mendesak pembatalan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI di Jakarta.
"Kami paham perjuangan adik-adik mahasiswa. Kami yakin perjuangan adik ini semua murni untuk memikirkan nasib rakyat. Kami secara kelembagaan juga telah mengkaji UU Omnibus law yang baru disahkan ini. Kita akan akomodir aspirasi mahasiswa," kata Hardianto didampingi Ade Agus, Markarius, Tumpal, dan Zulfi Mursal.
Hardianto menyebut menerima aspirasi massa aksi namun tidak bisa memberi garansi apapun atas tuntutan mahasiswa sebab kewenangan pembentukan UU ini bukan di DPRD.
"Kami wajib menerima segala aspirasi tapi berbicara Omnibuslaw bukan di sini, di gedung DPR RI," katanya lagi.
Sebelumnya, saat berorasi pendemo mengaku kecewa dengan DPRD saat ini karena hanya tersisa satu orang pimpinan saja. Hal ini karena tiga pimpinan sebelumnya harus mundur karena mencalonkan diri di Pilkada 2020.
Presiden Mahasiswa UIR, Novianto mengatakan seharusnya di tengah situasi genting seperti saat ini, pimpiman DPRD haruslah lengkap.
"Kami mendatangi kantor DPRD Riau yang hanya satu pimpinan, kami tak tahu yang tiga kemana, mereka sibuk mengikuti urusan pribadi mengikuti Pilkada, kami sangat kecewa," tegasnya.
"Harusnya semua pimpinan DPRD itu ada. Karena ini situasi genting. mereka harus ada untuk wakil rakyat," cakapnya lagi.
Novianto mengatakan, bahwa pihaknya meminta statemen dari pimpinan DPRD bahwa lembaga itu menolak UU Cipta Kerja.
"Besok juga mahasiswa dari kampus lain, bersama para buruh akan sama-sama kompak datang ke sini, meminta DPRD Riau menolak UU Cilaka dan mendesak untuk mencabutnya," tukasnya.