Pekanbaru (CAKAPLAH) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mulai angkat bicara terkait dengan pengelolaan Blok Rokan, dimana perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat ikut andil dalam pengelolaan ladang minyak terbesar di Indonesia tersebut.

LAMR menilai BUMD dari luar Riau ini masuk menandakan masih lemahnya BUMD asal Riau dalam melobi pemerintah pusat, terutama PT Pertamina, yang mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) mulai bulan Agustus 2021.

Ketua LAMR Datuk Syahril Abubakar mengatakan, pihaknya akan tetap berjuang dalam mendapatkan saham pengelolaan Blok Rokan bersama Pertamina. Walaupun BUMD Riau belum mendapatkan secara pasti ikut serta dalam pengelolaan Blok Rokan. Bahkan sudah kalah langkah dengan perusahaan dari luar Bumi Lancang Kuning. Hanya saja Riau telah mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen.

“Sudah kami jelaskan bahwa BUMD kita ini mendapat jatah 10 persen atau PI dari pengelolaan Blok Rokan. Jadi bagaimana jalannya kami, dari Badan Usaha Milik Adat (BUMA), bertaruh dengan perusahaan baik secara nasional maupun internasional, yang secara b to b bisa ikut. Jadi kita tidak sedikitpun mengganggu perjuangan BUMD,” ujar Syahril Abubakar, Rabu (27/1/2021).

“Dan sampai saat ini mohon maaf saya mungkin tidak bisa menjawab soal BUMD Riau. Tapi kita sebagai lembaga adat BUMD kita ikut berperan aktif, mungkin masih dalam tahap seleksi, sehingga BUMD kita ini agak sedikit, dalam tanda kutip tertinggal. Karena dah masuk ini dari Jawa Barat, tapi kan ini pertarungannya terbuka,” tegas Datuk Syahril Abubakar.

Ditegaskan Syahril, sebagai anak jati diri Melayu Riau, sudah selayaknya mendapatkan jatah pengelolaan Blok Rokan yang selama ini telah diambil oleh perusahaan asing. Saat ini sudah waktunya Riau berbicara untuk kesejahteran masyarakat Riau, anak kemenakan Riau, menikmati hasil alam yang ada di Bumi Lancang Kuning. Bahkan Presiden telah memberikan jalan akan memberikan jatah bagi Riau ikut mengelola Blok Rokan.

“Terkait perjuangan yang diamanahkan ke LAM, dalam rangka mendapatkan kesempatan mengelola Blok Rokan dengan Pertamina bulan Agustus, langkah yang sudah diambil mengkomunikasikan dengan pihak terkait, yaitu Pertamina. Kita sudah menyiapkan perusahaan yang akan ikut serta dengan Pertamina dalam hal mengelola Blok Rokan,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, wilayah pengelolaan Blok Rokan, antara lain wilayah kerja Blok Rokan yang meliput 5 kabupaten dan 2 kota, dan 50 persen lahannya berada di tanah adat, yang punya tanah rasanya ingin mengelola. Telah 95 tahun Blok Rokan ada di tangan asing, wajar anak Riau berpersan serta, tidak lagu menjadi penonton oleh perusahan asing.

“Badan Usaha Milik Adat, ingin ikut sebagai pemegang saham 10 persen Riau, itu domainnya Riau. Yang 90 persen Pertamina dan Pertamina akan melepas 39 persen kita ingin masuk ke 39 persen secara b to b bukan minta gratis. Kita akan bayar 30 persen itu yang namanya menuntut sebesar-besarnya. Sampai hari ini belum ada kerjasama dengan BUMD. Kita ingin yang 39 persen ini diperjuangkan. Kita mau beli sahamnya,” tegasnya lagi.