PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Pekanbaru yang berjilid-jilid dikhawatirkan akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di berbagai lini usaha.
Kekhawatiran ini bukan tidak beralasan. Pembatasan mobilitas masyarakat hingga pembatasan jam operasional tempat usaha membuat pengusaha terus berputar otak untuk tetap bisa mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar. Karena jika sampai gulung tikar, dampaknya tentu kepada pemecatan karyawan.
Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pekanbaru Rizky Bagus Oka kepada CAKAPLAH.COM mengatakan bahwa gelombang PHK saat ini sudah di depan mata. Hal ini karena PPKM semakin panjang dan yang paling berdampak itu adalah pengusaha.
"Langkah bertahan yang bisa dilakukan pengusaha adalah tutup usaha dan mengurangi karyawan entah itu merumahkan karyawan atau melakukan PHK. Gelombang PHK itu sudah terlihat jelas," ujar Oka, panggilan akrabnya, Selasa (10/8/2021).
Ia mengatakan di awal-awal penerapan PPKM saja, sebenarnya pengusaha itu sudah tidak untung lagi. Namun bagaimana caranya agar karyawannya tidak dirumahkan. Karena jika memecat 1 karyawan akan panjang urusannya.
"Karena begini, 1 karyawan itu biasanya ada yang jadi penopang keluarga. Nah kalau 1 orang ini dipecat, efeknya bisa ke lima atau lebih anggota keluarganya. Nah itu yang jadi efek dominonya. Kita pecat karyawan yang ini, rupanya yang kena 1 rumah, pokoknya akan banyak yang kena. Urusannya jadi panjang," Cakapnya.
Selain itu, dampak penurunan ekonomi tentu akan dirasakan. Mungkin dampaknya bukan langsung, namun beberapa tahun lagi. Bagaimana susahnya menaikkan ekonomi itu. Karena selama ini saja, menjaganya agar stabil saja sudah susah apalagi kalau sudah turun, akan susah menaikkannya.
"Dari kita sih fokusnya bagaimana pemerintah itu juga kebayang bagaimana membantu pengusaha agar gelombang PHK ini tak terjadi. Seperti contohnya memberikan bantuan atau bagaimana solusi lainlah. Contohnya saja seperti program bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan yang Rp1 juta itu. Nah itukan meringankan. Bantuan-bantuan seperti itu salah satunya yang kita harapkan," sebutnya.
Lanjut Oka lagi, untuk saat ini Pemerintah masih setengah-setengah dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud di sini adalah kebijakan menurunkan angka covid-19 serta kebijakan di bidang ekonommi.
"Fokus pemerintah itu setengah-setengah. Setengah ke ekonomi dan setengah lagi ke bagaimana masyarakat sehat. Jadi kalau memang pemerintah fokus ke ekonomi, PPKM ini pasti tidak ada dan kita hanya akan melaksanakan Prokes ketat. Tapi kalau memang fokus ke kesehatan, ya ekonomi memang akan anjlok. Nah masalahnya pemerintah setengah-setengah. kadang ke ekonomi kadang ke kesehatannya. Nah itu yang membuat akhirnya blunder kemana-mana," tegasnya.
Diharapkan pemerintah fokus saja untuk melakukan vaksinasi. Jika vaksinasi sesuai target tentu akan terbentuk herd imunity atau ketahanan tubuh.
"Kita balek lagi ke ekonomi, ketika sudah tidak ada regulasi-regulasi berat, pengusaha dan juga masyarakat secara perlahan akan kembali memulihkan ekonominya. Jadi dari kita memang pemerintah saat ini fokus vaksin sajalah," harapnya.***