JAKARTA (CAKAPLAH) - Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, segera melakukan percepatan vaksinasi dan penyaluran bantuan kuota internet bagi para peserta didik, di daerah PPKM level 4.
Menurutnya, vaksinasi khusus peserta didik sangat mendesak dilakukan, untuk kenyamanan proses pendidikan di sekolah. Karena para orang tua masih merasa khawatir bila anak-anaknya dibiarkan belajar tatap muka di sekolah.
"Soal tatap muka, para orangtua menginginkan ada vaksinasi terlebih dulu bagi anak didik. Bisakah Satgas Covid membuat program khusus vaksinasi di daerah level 4 seperti Yogyakarta untuk pelajar. Para orang tua masih ketakutan belajar tatap muka dengan situasi seperti ini," ujarnya dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (23/8/2021).
Sementara terkait bantuan alokasi kuota internet untuk para pelajar, politisi PDI Perjuangan itu menyinggung alokasi anggaran sebesar Rp6,8 triliun untuk bantuan kuota internet pelajar yang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Dirinya menyebut, bahwa alokasi bantuan tersebut di lapangan saat ini sangat dinantikan oleh peserta didik. Karenanya, percepatan alokasi bantuan kuota internet itu diharapakan dapat segera dilakukan. “Bantuan kuota internet sudah dinanti para siswa dan orangtua siswa," ungkapnya.
Selain meminta percepatan alokasi, My Esti Wijayati juga meminta agar dilakukan penyempurnaan pada atas paket kuota internet itu. Karena didapati dari jumlah kuota internet yang diberikan tidak dapat digunakan oleh para peserta didik untuk mengakses beberapa link tertentu.
"Saya memahami kuota yang dibeli dari provider ini sudah murah. Tapi, di lapangan kita melihat bahwa kuota-kuota itu tidak bisa membuka semua akses link," pukasnya.
Untuk itu dirinya mendesak agar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dapat segera membahas kembali secara detail persoalan ini. Namun, juga pembahasannya tidak merugikan semua pihak, baik provider, Kemendikbud, dan pelajar sendiri.
"Banyak kuota sisa yang pada pelaksanaan lalu numpuk dan hilang. Jadi kalau kemarin tidak habis, kuotanya tidak bertambah dan muncul kuota yang baru. Ini perlu kita perjelas," tandasnya.**
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional, Pendidikan |