ROHUL (CAKAPLAH) - Belum genap sebulan dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, dr Zuldi Afki, telah membuat berbagai gebrakan khususnya dalam melakukan penyehatan keuangan RSUD yang dibebani utang.

Pasca dilantik, pria yang kini masih menjabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Rokan Hulu itu, diwarisi utang sebesar Rp9,58 miliar. Utang tersebut mempengaruhi secara langsung kualitas pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Rohul itu.

Salah satu utang yang sangat mempengaruhi layanan rumah sakit adalah menumpuknya utang obat kepada distributor. Di tahun 2021, utang obat RSUD Rohul mencapai Rp3,84 Miliar. Bahkan beberapa distributor sempat menghentikan pasokan obat ke RSUD sehingga pasien terpaksa harus membeli obat ke apotik luar dikarenakan obat tidak tersedia di apotek RSUD.

"Untuk menstabilkan pasokan obat manajemen mengambil kebijakan memprioritaskan pembayaran utang obat sehingga pasokan obat ke depannya bisa kembali lancar. Pembayaran seluruh utang obat ini sudah kita lakukan pada akhir tahun 2021 lalu," cakap Direktur RSUD Rohul dr. Zuldi Afki kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (12/1/2022).

Tidak hanya menyelesaikan persoalan utang obat, Zuldi juga membuat kebijakan baru terkait pengadaan obat di RSUD. Ia menyatakan, pengadaan obat di RSUD ke depannya akan didasarkan pada Epedimiologi dan pola penyakit yang paling banyak ditangani RSUD.

"Sekarang kita lagi susun Rencana Bisnis Anggaran (RBA)-nya, jadi ke depan pengadaan obat itu akan lebih efisien dan efektif terutama obat-obat yang sifatnya prinsipal, tidak ada lagi obat untuk penyakit yang jarang ditangani namun stok obatnya banyak, namun untuk obat-obat yang banyak dibutuhkan malah tidak tersedia," jelasnya.

Selain utang obat, manajemen RSUD Rohul juga telah menyelesaikan pembayaran utang Bahan Habis Pakai (BHP) sebesar Rp2,25 miliar. Diharapkan dengan telah terbayarnya utang, pasokan obat dan BHP sebagai alat penunjang pelayanan di rumah sakit dapat kembali lancar dan tidak sampai mengganggu pelayanan.

Tidak hanya itu, manajemen juga sudah menyelesaikan utang jasa medis kepada dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Rohul senilai Rp3,48 miliar. Pembayaran hak bagi tenaga kesehatan ini diharapkan mampu mengangkat moril tenaga medis, akibat mandeknya pembayaran jasa medis.

Perbaikan komunikasi antara manajemen dan pelayanan khususnya tenaga medis juga makin diperkuat, hal ini penting agar keluhan yang dihadapi bidang pelayanan bisa segera direspon dan ditindaklanjuti oleh manajemen.

Lebih lanjut, Zuldi menyatakan tugas selanjutnya yang saat ini tengah ia lakukan adalah mempercepat penyusunan Peraturan Rumah Sakit (hospitals by law) yang nantinya menjadi acuan bagi seluruh karyawan rumah sakit dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga mereka bisa nyaman bekerja serta tidak takut melanggar aturan hukum.

"Jadi sekarang yang lagi kita gesa adalah penyiapan peraturan rumah sakit. Termasuk regulasi pengadaan barang dan jasa dan aturan-aturan yang belum ada turunannya dari perpres untuk segera selesai di Januari ini dan Alhamdulillah kita dibantu ULP Inspektorat dalam merumuskan regulasi," harapnya.

Kemudian, kedepan yang juga akan dibenahi adalah pelayanan dengan memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan yang selama ini seringkali dikeluhkan warga, khususnya pelayanan loket pendaftaran dan rekam medik yang selama ini prosesnya lama.

"Kita ingin pelayanan di rumah sakit khususnya poli itu respon time. Makanya ke depan pendaftaran itu akan kita buat sistem informasi yang terintegrasi antara rekam medik dan loket pelayanan, bahkan rencana kita kedepan masyarakat yang ingin berobat bisa mendaftar di rumah," ujarnya

Diharapkan dengan pembenahan pelayanan ini, kualitas layanan RSUD akan makin bermutu sehingga profit Rumah Sakit akan terus meningkatkan.

"Setelah layanan membaik, maka ke depannya kita juga memperbaiki pola tarif yang sudah 7 tahun tidak pernah direvisi sehingga rumah sakit ini akan semakin sehat," tutupnya.