Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi III DPRD Riau mulai memanggil lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara maraton untuk dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar mengatakan, pihaknya ingin mengetahui target yang sudah dicapai BUMD Riau.
"Kita ingin mengetahui sejauh mana target yang sudah dicapai, apalagi ini sudah masuk pertengahan tahun. Apa yang sudah dilakukan, target dividen, upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD)," kata Markarius.
Politisi PKS ini mengatakan, ada lima BUMD yang disoroti dan bakal dipanggil. Kelima BUMD yang dipangil, ujar Markarius, yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Riau Petroleum.
"Kita evaluasi satu per satu mulai pekan ini, ada lima yang akan kita undang. Kelimanya di luar Bank Riau Kepri (BRK) yang baru saja dikonversi menjadi perbankan syariah. Kemarin, BRK sudah kita undang terlebih dahulu," cakapnya lagi.
Lebih jauh, Markarius mengatakan, evaluasi ini dilakukan agar perusahaan milik daerah tersebut bisa lebih produktif dan inovatif dalam mencapai target-target kerja. BUMD dituntut untuk mampu meningkatkan sumber PAD yang nanti digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Riau.
"Yang pasti kita berharap BUMD ini produktif dan sehat, dapat menjadi sumber penghasilan bagi PAD kita, makanya kita awasi kinerja mereka," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |