PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sedikit 5.000 orang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Riau akan melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (15/9/2022).
Aksi tersebut buntut dari adanya tanda bukti pencatatan F-SPTI pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang diduga diperintahkan oleh Bupati Rohil, bahwa dalam pencatatan tersebut diduga secara melawan hukum karena telah mencatat organisasi serikat pekerja dengan nama dan lambang yang sama dengan F-SPTI dan K-SPSI yang tercatat sebelumnya.
Tentu hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Atas dugaan tersebut, Bupati Rohil telah menerima surat dari Kementerian Tenaga Kerja yang berisikan teguran atau atensi terkait pencatatan F-SPTI dan K-SPSI pada Dinas Tenaga Kerja Rohil.
"Atas dasar itu, kami DPC F-SPTI dan K-SPSI Kabupaten Rokan Hilir yang sah akan melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Riau dan kantor DPRD Riau," kata Koordinator Lapangan, M Syahri Ramadhan.
Untuk pengamanan aksi demonstrasi tersebut, ribuan personel gabungan mulai disiagakan di Kantor Gubernur Riau. Selain itu, dua mobil Water Canon dari Polresta Pekanbaru juga sudah disiagakan di lokasi.
Pengerahan personel gabungan kepolisian terdiri dari Brimob, Sabhara, Polantas, Satpol PP Riau ini, untuk mengamankan jalannya aksi demo yang digelar F-SPTI dan K-SPSI yang akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB.
Apel persiapan pengamanan demo KSPSI ini, dipimpin Kabag Ops Polresta Kompol Novaldi. Apel persiapan pengamanan dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Riau.
Kasatpol PP Riau, Hadi Penandio yang juga turut hadir dalam persiapan pengamanan ini mengatakan, aksi yang akan digelar massa F-SPTI dan K-SPTI, terkait karena adanya pencatatan organisasi tersebut.
"Ini bentuk persiapan pengamanan. Dari informasi kami terima, aksi demo ini ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir terkait pencatatan organisasi F-SPTI dan K-SPTI dengan nama dan lambang yang sama," kata Hadi Penandio.***