PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal beserta rombongan berjanji untuk menindaklanjuti semua keluhan, keinginan, dan permohonan dari kepala daerah di Riau terkait infrastuktur.
Iqbal mengatakan, selain menindaklajuti ke Menteri terkait, semua permintaan tersebut, nantinya secara spesifik bisa disampaikan kepada dua orang anggota Komisi DPR RI dapil Riau yakni Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar.
Sementara itu, Syahrul Aidi mengatakan, bahwa dirinya berterima kasih kepada para kepala daerah yang mayoritas hadir dalam pertemuan dengan Komisi V, sehingga solusi terkait infrastruktur di Riau bisa dicarikan.
"Dari semua yang disampaikan kepala daerah, myoritas adalah persoalan jalan, khususnya jalan daerah. Kita tahu, bahwa kondisi fiskal daerah untuk budget pembangunan jalan sangat minim, sementara kebutuhannya besar," kata Syahrul Aidi, Jumat (14/7/2023).
Maka, kata politisi PKS ini, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan readiness criteria untuk jalan daerah, dengan argumen bahwa jalan daerah merupakan konektivitas pariwisata, pelabuhan, akses daerah terisolir dan kemajuan ekonomi.
"Nah selain jalan, terhadap kondisi yang ada itu semua, kita ada dua orang di Komisi V Dapil Riau, mudah-mudahan bisa memberikan pengaruh signifikan bagi infrastruktur Riau," cakapnya lagi.
Di sisi lain, Syahrul Aidi mengakui, sampai hari ini Riau masih belum merasakan keadilan atas kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur dari pemerintah pusat. Padahal kontribusi Riau terhadap devisa negara tentu sudah tidak diragukan lagi.
“Kami telah berusaha semampu yang bisa kami lakukan. Bahkan, dalam setiap kesempatan selalu kami perjuangkan tentang infrastruktur di Riau. Tidak hanya di rapat komisi, di rapat paripurna pun selalu kami suarakan tentang tidak adilnya negara terhadap Riau,” ulasnya.
Syahrul menekankan, perjuangan yang dilakukannya bersama kawan-kawan di Komisi V DPR RI tidak pernah sekalipun berlandaskan pada kepentingan politik.
“Kami tak berfikir kepala daerahnya dari partai apa, dukungan politiknya ke siapa, yang penting bersama-sama menyuarakan apa yang dibutuhkan Riau di pusat,” kata Anggota DPR RI Dapil Riau 2 itu.
Dia turut mendorong kepada kepala daerah untuk tidak sungkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Komisi V DPR RI dalam untuk kepentingan pembangunan Riau di masa depan.
“Yang kami temui, masih ada kepala daerah sulit untuk membangun komunikasi, padahal kita ingin membangun daerahnya. Bahkan, untuk membuat surat permohonan saja tidak bisa dikeluarkan,” tegasnya.
“Ada masyarakatnya butuh jembatan, kami minta kepada kepala daerahnya untuk membuat atau mengajukan surat permohonan, ndak bisa, ndak mau dia buat suratnya. Apakah karena beda partai atau bagaimana. Padahal kami tak pernah memandang perbedaan itu,” cakapnya.
Syahrul mengakui, bahwa dirinya paham betul bagaimana kondisi berbagai daerah di Riau saat ini khususnya di kabupaten dan kota yang mana porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat kecil.
Bahkan, kata dia, dalam pembahasan mengenai Undang-Undang jalan, Komisi V bersikeras agar jalan daerah dibangun oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang tidak lagi menggunakan kata ‘dapat’ tapi ‘dibangun’ oleh pemerintah pusat jika daerah tak mampu untuk membangunnya.
"Kita akan komit selalu perjuangkan masyarakat Riau, aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Saya akan semaksimal mungkin bagaimana anggaran dari pusat itu turun ke Riau," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |