Marwan Yohanis
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi V DPRD Riau secara berkala mengundang mitra kerja dalam rapat dengar pendapat (RDP). RDP itu untuk mengetahui sejauh mana progres program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra.
Baru-baru ini, Komisi V DPRD Riau menggelar RDP dengan Disnakertrans Provinsi Riau. Dari rapat itu, progres program yang berjalan berkisar 50 persen.
"Progres kinerja sudah mencapai 50 persen, pada pertengahan tahun ini. Ditargetkan pada Agustus mendatang, progres kerja sesuai APBD 2023 mencapai 70 persen," kata Anggota Komisi V DPRD Riau Marwan Yohanis, Rabu (19/07/2023).
Kata Marwan, Komisi V DPRD Riau juga fokus soal angka pengangguran di Provinsi Riau. Jika dilihat dari masalah ketenagakerjaan masyarakat Riau, angka pengangguran cukup banyak.
"Disnaker Riau, harus bisa menekan angka ini," kata dia.
Komisi V juga mendorong pemerintah melakukan inovasi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Sehingga, SDM di Bumi Lancang Kuning ini tidak kalah saing dengan daerah lain dalam hal dunia kerja.
Marwan Yohanis mengatakan, perkembangan teknologi harusnya disambut dengan mempersiapkan SDM yang mumpuni. Ditambah lagi, Riau merupakan daerah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah.
"Riau membutuhkan SDM yang andal dalam mengelola kekayaan SDA ini," kata Marwan.
Ia mencontohkan, puluhan tahun yang lalu, Minyak Bumi di Riau menjadi tulang punggung keuangan negara, dan terjadilah eksplorasi besar-besaran. Sementara, SDA sudah berkurang baru kemudian muncul sekolah perminyakan.
"Kita ini saya katakan selalu terlambat, ketika minyak sudah mulai habis, baru kita buat sekolah perminyakan, harusnya hal seperti ini kita buat di awal-awal eksplorasi minyak dulu," kata dia.
Lanjut Politisi Gerindra ini, hal yang sama juga terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Riau hanya mampu mengelola SDA ini sebatas membuat Crude Palm Oil (CPO) saja.
"Sudah di-replanting sawit di Riau ini, kita belum mampu menggarap sektor hilirisasi sawit ini. Pemerintah kita tidak memikirkan bagaimana meningkatkan nilai tambah di sumber daya alam kita ini," kata dia.
Ia meminta pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat untuk belajar dari Tiongkok, yang memikirkan bagaimana SDM mereka bisa mengelola SDA yang ada.
"Kita harus sisi positifnya dari Tiongkok, mereka punya SDM yang miliaran jumlahnya, mereka memperjuangkan bagaimana anak bangsanya bisa bekerja. Kita harus melihat sesuatu dari sisi positif," jelasnya.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |