PEKANBARU (CAKAPLAH) - Syamsuar lebih memilih mundur dari jabatan gubernur Riau ketimbang melanjutkan masa kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan. Hal itu dilakukannya demi mengincar jabatan baru sebagai anggota DPR RI pada Pemilu mendatang. Padahal, saat ini Riau dalam ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sikap politik Ketua Partai Golkar Riau ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari aktivis dan pemerhati transparansi, Taufik. Ia menilai Gubernur Riau Syamsuar tidak konsisten dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab kinerjanya hingga berakhir masa jabatan. Ia menilai Syamsuar ambisius dalam mengejar jabatan.

Seharusnya, kata Taufik, Syamsuar bersabar dan menyelesaikan sisa jabatannya terlebih dahulu, karena Riau masih membutuhkan seorang gubernur dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang ada, salah satunya masalah Karhutla. Sebaliknya, Syamsuar malah meninggalkan tanggung jawab dan memilih maju ke DPR RI sehingga harus mundur untuk mengejar penetapan DCT oleh KPU.

Taufik mengatakan, berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Jikalahari dari data Sipongi, selama periode 1 Januari hingga 18 September 2023, luas Karhutla di Riau mencapai 2.220 hektare.

Sedangkan data BPBD Riau menunjukkan luas Karhutla di Riau mencapai 1.184 hektare. Luasan Karhutla tersebar di beberapa wilayah, antara lain Rokan Hulu 32 hektare, Rokan Hilir 236 hektare, Dumai 113 hektare, Bengkalis 378 hektare, Kepulauan Meranti 24 hektare, Siak 42 hektare, Pekanbaru 40 hektare, Kampar 86 hektare, Pelalawan 91 hektare, Indragiri Hulu 49 hektare, Indragiri Hilir 91 hektare, dan Kuantan Singingi 2 hektare.

"Selain itu, BMKG juga menyatakan bahwa situasi udara di Pekanbaru saat ini dalam keadaan tidak sehat. Bahkan, sempat melonjak drastis hingga mencapai level hitam. Ini menunjukkan situasi sangat berbahaya," ujar Taufik yang juga merupakan Manajer Advokasi Fitra Riau.

"Kami juga melihat bahwa antisipasi pemerintah terhadap potensi dampak El Nino masih belum terlihat jelas. Saat ini, musim kemarau diprediksi akan berlangsung lama yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Tindakan pencegahan yang diambil oleh pemerintah masih belum terdengar," tambahnya.

Taufik menekankan pentingnya mencegah terulangnya musim Karhutla seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Ia menyarankan agar langkah-langkah konkret dan sinergi diambil oleh semua pihak yang terlibat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam implementasi kebijakan.

Terlebih lagi, dalam mandat Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, sudah diatur bahwa upaya pencegahan harus dilakukan oleh gubernur sebelum terjadi kebakaran, namun pelaksanaannya masih terbilang lambat.

Jika sebelumnya terdapat titik hotspot di beberapa wilayah dan terjadinya kebakaran di Dumai dan Bengkalis, hal ini seharusnya menjadi pelajaran bersama agar lebih responsif ke depannya. Namun saat ini ia tidak melihat demikian.

"Justru yang terdengar adalah gubernur akan mengundurkan diri. Hal ini sangat disayangkan. Kami berharap gubernur membatalkan niatnya untuk mundur demi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Lebih baik gubernur menyelesaikan dan menuntaskan pekerjaan yang belum selesai ini hingga masa jabatannya habis," tegasnya.

"Saat ini, gubernur sudah menerbitkan keputusan siaga Karhutla. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengawal keputusan yang dikeluarkan gubernur jika gubernur sendiri sudah mundur terlebih dahulu?" tanya Taufik.

Meskipun kemungkinan ada yang akan melanjutkan tugas tersebut, namun hal ini tidak etis dan tidak tepat, surat pemunduran ini justru menunjukkan bahwa gubernur abai dan melepaskan tanggung jawab dalam penanganan Karhutla di Riau, karena pilihannya lebih kepada ambisi untuk mencalonkan diri di DPR.

"Tahan dahulu," pungkasnya.

Pencegahan Karhutla memerlukan persiapan yang matang, termasuk dalam hal alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan Karhutla ini.

"APBD-P 2023 sudah disahkan oleh DPRD, oleh karena itu perlu diuraikan berapa besar alokasi anggaran untuk penanganan Karhutla dalam APBD-P 2023. Jangan sampai dana darurat digunakan untuk menutupi itu, tetapi seharusnya dialokasikan dengan baik untuk penanganan bencana Karhutla. Hal ini yang harus dilakukan gubernur, bukan memilih untuk mundur," tutup Taufik.