PEKANBARU (CAKAPLAH) - Belakangan ini masyarakat Riau mengeluhkan langka dan mahalnya elpiji ukuran tabung 3 kilogram (Kg). Masyarakat beranggap langkanya gas melon itu sebagai upaya pemerintah mengurangi gas subsidi dan mengganti dengan non subsidi 5 Kg dengan harga yang lebih mahal.

Kelangkaan gas subsidi ini tak beda dengan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium (subsidi) saat itu. Dimana secara tidak langsung pemerintah juga memaksa masyarakat untuk membeli BBM jenis partalite (non subsidi).

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Yulwiriati Moesa saat dikonfirmasi CAKALAH.COM, Senin (11/12/2017) tentang kondisi tersebut mengaku untuk kuota elpiji di Riau tahun ini ada 44.331.667 tabung dengan 132.995.000 Kg.

Baca: Sudah Berjam-jam Antre, Warga Pekanbaru Tetap Tak Dapat Gas

"Itu kuota elpiji ‎yang tersebar di kabupaten/kota se-Riau untuk tahun 2017. Kuota itu merupakan permintaan dari daerah yang kita ajukan ke pusat," kata Yulwiriati.

Sedangkan untuk kuota elpiji 3 Kg tahun 2016, terang Yul, ada 44.275.333 tabung dengan 132.826.000 Kg.‎ Menurutnya ada kenaikan kouta gas elpiji tahun 2017 dibanding 2016.

"Sebenarnya persediaan elpiji kita sudah cukup aman, hanya saja di lapangan gas subsidi ini‎ kurang tepat sasaran. Dimana masih banyak rumah makan besar menggunakan gas ini, padahal gas subsidi untuk masyarakat kurang mampu dan UKM," ujarnya.

Karena itu, pihaknya ‎terus berupaya untuk mengawasi peredaran elpiji. Hasilnya baru-baru ini beberapa rumah makan yang menggunakan gas subsidi berhasil ditindak dan gas disita.

Langkah lain untuk mengantisipasi langka dan mahalnya gas subsidi, Yulwiriati menyampaikan beberapa hari yang lalu pihaknya juga telah melakukan operasi gas subsidi di Kabupaten Siak.

"Operasi ini akan terus berlanjut. Kemarin ‎di Siak selain operasi gas, kita juga ada menyerahkan tabung gas melon ke masyarakat," bebernya.

Berikut kouta pendistribusian gas elpiji ‎di 12 kabupaten/kota se-Riau tahun 2017:

1. Bengkalis 4.662.000 tabung
2. Indragiri Hilir 4.001.000
3. ‎Indragiri Hulu 3,143.333
4. Kampar 5.413.000
5. ‎Kuansing 2.140.667
6. Kepulauan Meranti 1.205.667
7. Pelalawan 2.340.667
8. Rokan Hilir 4.133.667
9. Rokan Hulu 2.979.000
10. Siak 3.786.000
11. Dumai 2.591.667
12. Pekanbaru 8.007.000.

Jangan Korbankan Rakyat

Kelangkaan gas bersubsidi 3 kg membuat masyarakat semakin resah. Sebab bisa dikatakan gas menjadi satu-satunya kebutuhan rumah tangga untuk memasak setelah minyak tanah tidak lagi dijumpai di pasaran.

Sementara gas non-subsidi seperti Bright Gas yang dipasarkan Pertamina harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan gas bersubsidi ukuran 3 kg.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB DPRD Pekanbaru, Zaidir Albaiza mengatakan bahwa pengawasan pemerintah terhadap komoditas bersubsidi ini harus ditingkatkan. Karena bisa jadi, kelangkaan ini akibat ada oknum yang bermain curang.

"Kita minta instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan juga Pertamina bisa melakukan pengawasan intensif. Tindak oknum yang bermain karena sudah sangat menyusahkan masyarakat," sebut Zaidir pada Senin (11/12/2017).

Zaidir juga mengatakan bahwa kelangkaan ini bisa juga terjadi karena memang adanya pengurangan kuota. Hal ini yang tidak diinginkannya karena terkesan seperti ada pemaksaan masyarakat yang tadinya kurang mampu untuk mendapatkan gas non subsidi yang lebih mahal.

"Ini seperti kejadian Pertalite dan Pertamax yang dijual dan membuat Premium langka. Jangan sampai keberadaan Bright Gas membuat gas 3 kg jadi langka. Ini mengorbankan masyarakat kecil," tutup Zaidir.