PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kalangan DPRD Riau bereaksi setelah Pertamina kembali menaikkan harga  Pertalite di provinsi Riau dari yang semula Rp 8000 per Liter, menjadi Rp 8.150 per Liter.

Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman merasa kecewa dengan penetapan harga oleh Pertamina yang dimulai sejak pukul 00.00 tadi malam tersebut.

"Ditengah usaha kami mengendalikan situasi harga bahan bakar dan pasokan bahan bakar Premium, Pertamina malah menaikkan kembali untuk kedua kalinya harga dasar Pertalite. Kemudian memaksa daerah untuk menurunkan pajaknya agar keuntungannya tidak berkurang. Bahkan disaat kami akan tahap akhir revisi Perda malah menaikkan," kata pria yangvakrab disapa Dedet, sabtu (24/03/2017).

Politisi Demokrat ini mensinyalir dan mengalisa adanya pemainan politik bisnis yang dihembuskan Pertamina.

"Apakah Pertamina menaikkan ketika isu yang dinaikkan ribut dengan politisasi kepada kepala daerah saat itu,  saya sudah bantah bahwa kerusakan pada revisi DPRD bukan gubernur,  karna gubernur hanya menjalankan amanat Perda jika tak dijalankan maka justru akan salah. Nah ketika berhasil situasi jadi kusut maka perhatian tertuju pada kami (DPRD) dan pertamina mengambil kesempatan menaikkan harga BBM sehingga pemerintah pusat aman dan naiknya tak terasa," ujar Dedet lagi.

Ia menambahkan, gaya pemerintah menaikkan BBM dengan cara mengurangi pasokan kemudian menuduh ada Pilkada daerah karna ada calon kepala daerah yang punya beberapa SPBU.

"Ini seperti cara cara intelijen dan bermain bilyar politik. Saya harus banyak menuntut ilmu ke Pertamina, BPH Migas cara menaikkan harga tapi yang disalahkan orang lain. Tembak bola 7 masuk bola 15, keuntungan negara akan bertambah," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya secara pribadi  akan memahami karena hutang negara sangat banyak, namun hal itu tidak dipahami semua masyarakat.

"Sementara akibat dari berkurangnya pajak tersebut, maka daerah akan berpotensi gagal menerima bagian dari 70 persen PBBKB yang tahun ini kami targetkan sebesar 898 Milyar yang dibagi ke 12 kabupaten/kota dan 1 Provinsi," tukas Dedet mengakhiri.