PEKANBARU (CAKAPLAH) - Persoalan banjir, tanah longsor dan kekeringan yang terjadi di Indonesia merupakan dampak dari kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Begitu juga halnya di Provinsi Riau, dimana beberapa wilayah menggantungkan kebutuhan hidupnya pada empat sungai besar seperti Sungai Indragiri, Rokan, Kampar dan Sungai Siak. Untuk itu, diperlukan peningkatan peran dan sinergitas lintas sektor, terutama dalam pengaturan tata ruang dan pengendaliannya.

Demikian disampaikan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ir Mintarjo MMA, saat menjadi Narasumber pada Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR), di Hotel Premiere Pekanbaru, Senin (27/11/2017).

Menurut Mintarjo, perencanaan pembangunan dan penyusunan tata ruang itu harus berbasis DAS karena permasalahan yang ada pada pengelolaan DAS adalah pengelolaan yang harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Jika pengelolaan di hulu tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan bencana pada hilirnya, begitu juga sebaliknya.

“Pengelolaan DAS harus melibatkan multi disiplin ilmu dan multi stakesholders, seperti pertanian, kehutanan, industri, tambang, energi, wisata. Selain itu, pengeloalan DAS juga harus dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi. DAS saling berkaitan pengelolaan hulu dan hilirnya, dan tidak bisa dilakukan hanya pada hulu atau hilir saja,” jelasnya.

Hal yang penting dalam pengelolaan DAS adalah kesejahteraan masyarakat, karena untuk tercapainya pembangunan DAS yang berkelanjutan, kegiatan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus diselaraskan. Hal ini perlu dilakukan karena aktifitas manusia dengan kondisi lingkungan memiliki timbal balik yang saling mempengaruhi.

“Pengelolaan DAS ini merupakan upaya kita dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia dengan segala aktifitasnya di dalam DAS. Tujuan pengelolaan DAS adalah untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Kita menyebutnya dengan istilah optimalisasi 3K, yakninya kelestarian, keserasian, dan kemanfaatan,” sebut Mintarjo.

Pada kesempatan itu, Ketua LPPM UR Prof Dr Almasdi Syahza SE MP, yang juga sebagai salah seorang narasumber dalam seminar nasional ini, menyebutkan kerusakan DAS pada beberapa tempat di Provinsi Riau disebabkan oleh adanya bentuk penggunaan lahan di suatu wilayah yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan sehingga menimbulkan kerusakan di beberapa tempat.

“Adanya bentuk penggunaan lahan di suatu wilayah yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan, menjadi salah satu penyebab rusaknya DAS di Provinsi Riau. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) untuk memperbaiki kondisi lahan yang rusak dan meningkatkan dayaguna lahan sesuai dengan peruntukannya,” jelas Almasdi.

Dengan adanya RLKT ini, lanjut Almasdi, arahan kegiatan RLKT di wilayah DAS diharapkan dapat menurunkan laju erosi yang terjadi. Selain itu, arahan kegiatan RLKT dapat menambah luas permukaan lahan vegetasi sehubungan dengan adanya pola usahatani tanaman semusim dan tanaman keras.

“Kegiatan RLKT di wilayah DAS harus dapat memberikan peningkatan pendapatan petani dan menimbulkan peningkatan daya beli masyarakat, serta akan dapat merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan lain. Pendapatan petani juga akan menimbulkan kesadaran bagi mereka terutama tentang arti dan pentingnya kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem dapat dijaga secara lestari dan berkesinambungan,” lanjut Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan UR ini.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah DAS ini, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. “Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya,” tambah Almasdi.