Suhardiman Amby
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi III DPRD Riau mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana menyasar dan menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Riau.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby. Menurutnya, 'permainan' yang terjadi di dalam BUMD sudah menjadi rahasia umum dan cerita lama.
"Kami mendukung rencana itu. Itu kan cerita lama, sudah rahasia umum bahwa BUMD banyak permainan di dalamnya. direksinya juga dipegang orang berkuasa, kita sarankan untuk dilakukan audit kerugian negara dan audit personal direksinya," kata Suhardiman Amby kepada CAKAPLAH.com.
Pria yang akrab disapa Datuk itu menegaskan, jalur masuknya para direksi ini kerap dilakukan dengan cara kolusi dan nepotisme, akibatnya kinerja BUMD tersebut menjadi bobrok bahkan kerap membebani APBD Riau.
Komisi III DPRD Riau, lanjutnya, siap membantu KPK dalam mendalami dugaan-dugaan KKN di dalam tubuh BUMD Riau.
"Tidak ada usaha apa-apa mereka itu, kita sudah investasi banyak ke mereka, tapi mereka tetap aja menetek ke APBD," cakapnya lagi.
Lebih lanjut, politisi Hanura ini mengatakan, BUMD Riau sudah banyak yang bobrok. Untuk itu, harus ada perbaikan dalam menjalankan dan BUMD khususnya di Riau.
Seperti diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar megatakan saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai rawan korupsi dan nepotisme.
"Mulai tahun ini KPK sasarannya BUMD, dan saya sudah diberitahu kalau sasarannya perusahaan, swasta, BUMN dan BUMD," kata Syamsuar.
Karena itu, mantan Bupati Siak dua periode ini mengingatkan agar BUMD Riau yang kurang baik segera dibenahi. Karena pada dasarnya kinerja BUMD bagus karena tujuan keberadaan BUMD untuk menambah pendapatan daerah.
"Jadi nanti mungkin BUMD yang tidak mampu untuk berkembang lebih bagus ditiadakan," tegasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Riau, Hukum, Pemerintahan, Ekonomi |