PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Kota (Sekko) Pekanbaru, M Noer menginstruksikan Inspektorat Kota Pekanbaru lebih tegas dan rutin untuk menegur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Pekanbaru yang belum menindaklajuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Hal ini menyikapi temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2017.

"Kami yakin apabila pengawasan intern dan pembinaan dilakukan Inspektorat secara maksimal maka laporan keuangan yang kita sampaikan ke BPK RI di akhir tahun anggaran bisa lebih baik sesuai dengan undang-undang," kata M Noer, Jumat (29/6/2018).

Dikatakan M Noer, tahun ini merupakan tahun kedua Kota Pekanbaru mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meski dengan catatan atau rekomendasi demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik.

Dirinya juga menginginkan Inspektorat untuk lebih intensif melakukan pembinaan dan review secara berkesinambungan mulai dari penganggaran hingga pelaporan pelaksanaan penganggaran OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Adapun secara umum pertanggungjawaban APBD hasil audit BPK-RI perwakilan Provinsi Riau terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2017 dengan target sebesar Rp 2,6 triliun lebih. Namun hanya terealisasi sebesar Rp2,1 triliun lebih saja atau 82.52 persen.

Selain itu terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp81,7 Miliar lebih atau 3.91 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp2,08 Miliar

"Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp1.149 triliun terealisasi sebesar Rp697 miliar atau 60,68 persen," ungkapnya.

Sementara pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp 1.482 triliun namun terealisasi sebesar Rp 1.47 triliun atau 99,45 persen dan terjadinya penurunan terjadi peningkatan realisasi belanja sebesar Rp 70.934 miliar atau 4,5 persen dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp1,5 triliun. Lain halnya dengan pendapatan yang sah untuk tahun 2017 realisasi anggaran dan pendapatan nihil.

"Adapun alokasi anggaran digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp 1.923 triliun terealisasi sebesar Rp1,6 triliun atau 87,60 persen. Terjadi peningkatan realisasi sebesar 7.06 persen dari tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun," jelasnya.

Lain hal, kata M Noer lagi untuk belanja modal terealisasi 66.24 persen dengan peningkatan realisasi anggaran 3.60 persen dari realisasi tahun lalu. Oleh karena itu,  M Noer mengatakan, perlu adanya komitmen dari kita semua terhadap anggaran yang ada. Jika kompilasi dari setiap SKPD ditata maka ini akan berdampak baik untuk Kota Pekanbaru.