PEKANBARU (CAKAPLAH) -  Komisi IV DPRD Riau saat ini tengah mempersiapkan upaya untuk mengelola ladang minyak Blok Rokan yang kontraknya akan segera habis.

Saat ini Blok Rokan yang berada di di empat kabupaten yakni Rohil, Bemgkalis, Siak dan Kampar tersebut dikelola oleh PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI).

Disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRS Riau, Asri Auzar, bahwa selama ini Riau banyak dirugikan dengan pengelolaan ladang minyak oleh perusahaan asing ini. Selain pembagian keuntungan yang minim, perhitungannya juga tidak jelas.

"Bahkan kita sering ditipu dengan menyebutkan minyak kita akan segera habis. Padahal menurut diskusi kita dengan praktisi dan akademisi migas Riau, cadangan minyak masih ada sekitar 70 persen lagi," sebut Politisi Partai Demokrat ini pada Kamis (26/7/2018).

Baca: DPRD Riau Ingin Blok Rokan Dipecah Jadi Empat

Asri mengatakan dengan cadangan minyak tersebut, jika dikelola oleh daerah akan memberikan banyak pemasukan. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah merumuskan pembentukan perda yang mengatur badan pengelola migas di Riau.

"Kita akan bentuk BUMD nanti yang akan fokus mengelola migas. Selain itu BUMD ini nantinya juga akan bisa menggarap PI dari kontraktor migas lain di Riau," tambah Asri.

Mengenai PI (participating interest) ini, ungkap Asri, daerah berhak mendapatkan saham sebesar 10 persen melalui BUMD yang ditunjuk. PI ini sendiri sudah ada sejak tahun 2016 dan hingga saat ini belum pernah masuk ke kas daerah.

"Ini juga akan kita kejar. Jika sejak tiga tahun ini dikumpulkan, bisa memberikan pemasukan hingga Rp8 triliun," jelas Asri lagi.

Ia menegaskan bahwa upaya mengelola sendiri Blok Rokan ini bertujuan untuk Riau ke depan.

Sebelumnya, dukungan daerah ini mengelola Blok Rokan juga datang dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). LAMR berharap agar pengelolaan ladang minyak Blok Rokan diserahkan kepada daerah melalui perusahaan di daerah. Hal ini dimaksudkan agar Riau memperoleh nilai tambah lebih dengan keberadaan ladang minyak tersebut.

Demikian salah satu benang hijau dari musyawarah Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAMR), hari Rabu (25/7/2018).

“Kita bersama segenap komponen masyarakat Riau akan berjuang untuk itu,” kata Ketua Umum (Ketum) MKA LAMR, Datuk Seri Al Azhar, usai memimpin musyawarah tersebut.

Ladang minyak Blok Rokan merupakan ladang minyak terbesar di Indonesia yang terletak pada beberapa kabupaten di Riau yakni Rohil, Bemgkalis, Siak dan Kampar. PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) yang kini bernama PT Chevron Indonesia telah 50 tahun mengelolanya dan berakhir tahun 2021. Pada tahun 2017, ladang ini menghasilkan minyak sekitar 240 ribu barrel per hari. Cadangannya kini diperkirakan 1,17 juta barrel.

Diperoleh keterangan, Chevron berniat ingin tetap mengelola ladang minyak itu. Dengan demikian, Riau hanya memperoleh bagian 10 persen yang diatur undang-undang sebagai daerah penghasil. Padahal, daerah ini bisa dapat jauh lebih besar dari ketentuan itu kalau dikelola sendiri yang juga dibenarkan berdasarkan ketentuan.
Memiliki Pengalaman.

Di sisi lain, Riau sudah mampu mengelola ladang minyak tersebut berkaitan tersedianya sumber daya manusia dan finansial. Apalagi Riau telah memiliki pengalaman untuk itu, misalnya melalui pengelolaan CPP Block di Siak yang melibatkan sejumlah kabupaten/ kota. Sekitar 85 sumber daya manusia di ladang tersebut berasal dari Riau.

“Oleh karena itu, tidak mustahil pula blok Rokan dikelola oleh daerah ini. Soal legalitas pengelolanya, seperti perusahaan mana di daerah yang patut, kita bicarakan kemudian,” kata Al azhar.

Ia mengatakan, keputusan mengelola blok Rokan yang diputuskan LAMR selain melihat kemampuan tempatan, juga merupakan aspirasi berbagai kalangan. Oleh karena itu pula, LAMR akan mengerahkan semua komponen masyarakat untuk perjuangan tersebut.

Dalam musyawarah itu pula, datuk-datuk dan datin-datin di MKA LAMR menghubungi Pemprov Riau untuk meminta keterangan sejauh mana Riau memperoleh keuntungan dari keberadaan blok Rokan terutama untuk masa depan. Suatu pertemuan untuk ini telah dirancang pada hari Jumat mendatang.

Tak sampai di situ saja, mulai Rabu semalam (25/7/2018) berbagai komponen dikontak untuk berhimpun dalam suatu momen tertentu. Termasuk juga diantaranya mulai menyusun studi akademis berkaitan dengan pengelolaan blok Rokan.

Menurut pengamatan, sejumlah tokoh yang terlibat perjuangan pengelolaan blok CPP yang juga anggota MKA LAMR terlibat di dalam usaha blok Rokan ini. Di antaranya terlihat Datin Azlaini Agus, Datuk Makmur Hendrik, Datuk Elmusian, bahkan Ketum MKA LAMR sendiri, Datuk Seri Al azhar. Pengalaman mereka dalam perjuangan Blok CPP akan banyak membantu dalam upaya daerah ini memperoleh hak mengelola blok Rokan.