PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mulai hari ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah menerapkan aturan bagi masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Jika kedapatan, sanksinya adalah denda minimal Rp2,5 juta. Hal ini langsung mendapat respon dari DPRD Pekanbaru.

Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan dengan tegas mengatakan saat ini Pemko Pekanbaru dinilai masih belum siap untuk menerapkan aturan yang tercantum di Peraturan Daaerah (Perda) Kota Pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Perda Nomor 05 Tahun 20002 Tentang Ketertiban umum tersebut.

"Apakah aturan tersebut sudah dibarengi dengan fasilitas yang disedikan untuk masyarakat membuang sampah, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS). Aturan harus dibarengi dengan fasilitas dan pelayanan dong," ujar Rusli.

Dikatakan Rusli, saat ini saja TPS sementara belum ada di setiap kelurahan. Kemudian armada angkut sampah juga masih sangat kurang.

"Kita tidak sependapatlah. Dengan memberikan denda kepada masyarakat, ini hanya akan memperparah dan menyengsarakan masyarakat saja. Kecuali memang semua sarana dan juga pelayanan sudah oke, kita terapkan aturannya, baru cocok," tegasnya.

Oleh karena itu, saat ini Pemko hendaknya memberikan diskresi atau pengampunan kepada masyarakat yang ketahuan membuang sampah tidak pada tempatnya.

"Kalau ditanya sampai kapan diskresi ini diterapkan, ya jawabannya jika Pemko siap memberikan pelayanan dengan maksimal. Seperti menyiapkan TPS, armada juga jangan sampai kurang. Dan tentunya kita berikan penyuluhan ataupun sosialisasi secara masif baik secara langsung ataupun melalui media," Cakapnya.

Sebagaimana diberitakan, terhitung mulai hari ini, 1 Agustus 2018,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Tim Yustisi Kota Pekanbaru akan langsung memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah disembarang tempat.

Nantinya, masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda sebesar Rp2,5 juta, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.