Kantor Gubernur Riau
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) provinsi Riau, Zufra Irwan, meminta pemerintah provinsi Riau transparan mengenai kondisi pemerintahanan saat ini. Karena menurutnya saat ini terjadi keresahan di tingkat aparatur mengenai kondisi pemerintahan provinsi Riau.
"Kami tidak persoalkan tata kelola anggaran yang dilakukan, mekanisme, prosedur, prediksi dan perencanaan. Yang jadi persoalan kita timbulnya keresahan di tingkat aparatur yang dampaknya bukan hanya untuk aparatur tetapi juga masyarakat, seperti kontraktor dan pengusaha," kata Zufra kepada CAKAPLAH.com, Senin (08/10/2018).
Ia menjelaskan, di Indonesia hanya ada dua investasi yakni investasi swasta dan pemerintah. Jika investasi pemerintah tersebut tidak berjalan, semua pihak akan menjerit.
"Saya telah beberapa kali mendengar dan menemukan pejabat di Pemprov mengeluh. Nah melihat kondisi seperti ini kami berharap Pemprov jujur dan transparan," cakapnya.
Ia juga menyinggung tentang utang pusat ke daerah yang belum dibayarkan. "Perspektif Komisi Informasi, kami minta sampaikan kondisi ini ke masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan di tingkat aparatur. Ada juga masalah penundaan single salary, Nah kondisi seperti ini alternatif apa yang akan diambil, serta jalan keluarnya seperti apa? Sampaikan ke masyarakat," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela/Ani |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |