Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD provinsi Riau bersama TAPD sedang membahas sesi restribusi daerah untuk APBD 2019. Salah satu restribusi yang dibahas yakni Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sampai saat ini belum diserap maksimal oleh pemerintah derah. Akibatnya, banyak pendapatan daerah yang tidak mencapai target.
"Banyak yang harus dikejar, salah satunya tentang tenaga kerja asing yang ada di perusahan-perushaan besar. Masuk dengan visa wisatawan, namun mereka malah menjadi TKA di sini. Itu yang harus kita kejar," Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
Kalau tidak, nanti malah dianggap main mata. "Kita harus tegas. Kalau tidak, kita anggap main mata," cakapnya.
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dedet itu menjelaskan, pihaknya terus mendesak pihak Pemprov Riau mengejar pendapatan daerah. Karena saat ini Riau tidak bisa hanya mengandalkan 100 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH).
"Banggar ingin memacu itu untuk digesa. Kami tidak mematok target yg harus dicapai, namun kita akan ukur itu sebagai salah satu prestasi Pemprov," cakapnya lagi.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |