PEKANBARU (CAKAPLAH) - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mulai gerah rencananya ingin mengelola Blok Rokan melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMAdat) ditanggapi sinis oleh sebagian tokoh masyarakat Riau.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Syahril Abubakar menyatakan, seharusnya tokoh masyarakat Riau memberikan semangat kepada pengurus LAMR yang tengah berjuang menyakinkan pusat bahwa BUMAdat mampu ikut serta kelola Blok Rokan bersama Pertamina pada 2021 mendatang.

"Cobalah berikan semangat kepada orang-orang yang duduk di LAM ini. Saya sebenarnya kecewa dengan tokoh-tokoh adat ini, coba cara berpikir tahun 1945 jangan dibawa lagi. Ini berpikir kuno saja dibawa," katanya menyindir tokoh masyarakat yang tak sependapat dengan LAMR soal pengelolaan Blok Rokan.

Baca: Mantan Gubernur Riau Kritik LAMR yang Ingin Kelola Blok Rokan

Padahal menurutnya, LAM hari ini sudah dibuat Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Riau pada tahun 2012 lalu. Dimana salah satu pasalnya berbunyi ketentuan yang ada di LAM ini diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAMR.

"Dan AD/ART LAMR sudah memuat tentang Badan Usaha Milik Adat, bisa juga bentuk yayasan, atau koperasi dan perusahaan terbatas. Apalagi sekarang dimana-mana organisasi punya badan usaha. Saya tak sebutkan namanya, paguyuban saja ada badan usahanya, masa kita LAM sebesar ini tak bisa," ujarnya.

Baca: DPRD Riau: Tupoksi LAMR Mengurusi Adat dan Kebudayaan, Janganlah Urus Bisnis

Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat Riau perlu mengetahui Caltex (Chevron) saja asalnya dari yayasan, yang nama yayasannya California Texas.

"Kok bisa mereka mengelola minyak di kampung kita puluhan tahun. Hari ini ada anak-anak Melayu, dan tokoh Melayu yang mampu mengelola Blok Rokan baik dari segi SDM, finansial dan teknologi kok tak didukung. Mestinya kita bangga. Kok ada yang kebakaran jenggot," cetusnya.

"Aneh kalau ada tokoh kita kebakaran jenggot. Kalau ada perusahaan daerah yang dapat kita sudah punya pengalaman, di Siak dan Pekanbaru ada. Tapi dampaknya kepada masyarakat adat itu bisa dikatakan tidak ada. CSR pun kita tak pernah dapat. Coba saja cek ada perusahaan daerah yang memberikan CSR ke LAM," tambahnya.

Menurutnya, jika nanti badan usaha adat ini bisa mengelola Blok Rokan, maka dampaknya langsung ke masyarakat. Yang mana hasil dari pengolahan ladang minyak akan disalurkan melalui yayasan yang diberi nama KRIS.

"KRIS itu merupakan gabungan empat sungai Riau, Kampar, Rokan, Indragiri dan Siak. Dan LAMR juga identik dengan Kris. Jadi yayasan yang mengatur penggunaan anggaran itu kemana akan disalurkan. Tapi yang jelas fokus untuk masyarakat, misalnya untuk pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya," paparnya.

"Yayasan inilah yang menampung dan menyalurkan anggaran kepada anak kemenakan kita. Dan yayasan ini akan diurus oleh orang-orang profesional. Makanya mari sama-sama kita dukung," tambahnya.

"Jangan berpikir lembaga adat hanya mengurus pantun-pantun, tanjak, syair, puisi dan sebagainya. Minta maaflah. Kami generasi muda Melayu ini tak mau mengurus itu saja. Yang itu tetap kita urus. Karena kami berpikir tanpa menjatuhkan marwah jika LAMR mengurusi masyarakat adatnya. Itu perintah dari AD/ART," tutupnya.