PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang minyak dan gas (Migas) untuk mengejar peluang bisnis to bisnis pengelola Blok Rokan pada tahun 2021 mendatang.

"Kita sekarang mempersiapkan BUMD yang mana dan berminat silahkan ikut kelola Blok Rokan dengan cara bisnis to bisnis," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Indra Agus Lukman kepada CAKAPLAH.COM,

Karena Badan usaha yang disiapkan Pemprov Riau seperti PT Bumi Siak Pusako atau PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) diminta untuk jeli melihat peluang ini.

"Kami Pemda memberlakukan BUMD sama. Nanti terserah Pertamina yang menilai dan mana yang layak. Tapi tetap kita dorong BUMD, dan akan dikaji kemampuan BUMD kita mana saja. Karena kalau bisnis to bisnis yang diharapkan tentu dengan syarat memiliki neraca keuangan yang bagus, deviden juga bagus, termasuk sumber daya manusianya bagus," katanya.

Karena menurutnya, begitu tahun 2021 Pertamina membuka keran bisnis to bisnis, mereka akan melihat pengalaman, teknologi, SDM, keuangan dan strategi yang bagus.

"Kelima poin ini pasti akan dinilai oleh Pertamina. Termasuk badan hukumnya akan dilihat juga. Begitu Pertamina membuka keran bisnis to bisnis, silahkan siapapun boleh," ujarnya.

Ditanya jika semua punya kesempatan sama, apakah Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA), Indra menegaskan lembaga mana saja boleh jika memenuhi syarat.

"Kalau kita dari Pemda membolehkan, mau LAM atau yang lainnya. Tapi tetap semua kembali ke Pertamina, karena mereka yang memilih dan mereka akan mengecek kemampuannya," paparnya.

"Silahkan LAM ingin terlibat mengelola Blok Rokan, karena bukan kita yang menentukan, tapi Pertamina yang menentukan. Karena mereka yang punya hak menentukan dengan siapa mereka bekerjasama untuk kemajuan Blok Rokan ke depan," sambungnya.

Menurutnya dalam bisnis migas pendatang baru boleh saja ikut terlibat mengelola ladang minyak, asalkan padat modal.

"Jangan bilang punya modal sekian sudah bisa. Karena Pertamina akan cek rekening korannya dan darimana modalnya. Misalnya ada modal. Tentu Pertamina akan melihat modalnya dari mana, karena modal untuk pengelolaan ladang minyak ini cukup besar," sebutnya.

"Kalau keinginan kita, kalau bisa daerah yang dipilih mengelola 39 persen saham Blok Rokan. Misalnya dari LAM mereka mampu sekian silahkan persen, dari BUMD sekian persen silahkan. Jangan kita mengaku mampu mengelola, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita," cakapnya.