PEKANBARU (CAKAPLAH) – Sebagai langkah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam membentuk tapak-tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di sejumlah titik lokasi kebakaran.

Kepada Gubernur Riau dan jajaran Forkopimda di provinsi Riau, gagasan tersebut disampaikan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono saat menggelar rapat terbatas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau tahun 2020, di rumah dinas Gubri, Sabtu (07/03/2020).

“Selaku pengelola di tingkat tapak, KPH berkewajiban mengelola kawasan hutan secara lestari sesuai fungsinya dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta lingkungan setempat. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang juga menjadi perhatian kita, diharapkan dapat membentuk tapak-tapak KPH dimaksud,” kata Sekjen KLHK Bambang Hendroyono.

Atas gagasan Sekjen KLHK tersebut, Gubri Syamsuar menyatakan menyambut baik. Menurutnya, Pemprov Riau siap membentuk sekaligus membina tapak-tapak KPH di sejumlah lokasi yang selalu menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan.

Nantinya tapak KPH akan menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur masyarakat.

“Kami tentu saja sangat senang dengan ide pak Sekjen ini untuk diterapkan di Provinsi Riau. Kapan perlu nanti kita bersama-sama meninjau langsung sejumlah lokasi KPH, dan bermalam di sana untuk menguatkan semangat tim di lapangan,” kata Gubri penuh gembira yang disambut dengan senyum Sekjen KLHK Bambang Hendroyono.

Pada kesempatan itu, Gubri menambahkan agar titik tapak KPH juga memperhatikan lokasi wilayah perbatasan.

“Saya mengusulkan kepada Pak Sekjen agar tapak-tapak KPH ini juga kita bangun di wilayah perbatasan, seperti di Bengkalis, Rupat, Dumai, Rangsang (Kepulauan Meranti). Jangan sampai nanti kebakaran terlalu luas dan asapnya cepat sampai ke seberang,” kata Gubri Syamsuar.

“Siap pak Gubernur, saya setuju. Akan kita perhatikan,” sambut Sekjen KLHK.

Sebagaimana diketahui, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit terkecil pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, dimana di Provinsi Riau terdapat sebanyak 13 KPH. (Adv)