PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pasca pelantikan 12 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, ada sebanyak 21 jabatan masih kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu roda pemerintahan di Pemprov Riau, yang berdampak terhadap progres kegiatan pembangunan pada tahun 2020.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Riau, Dr Aidil Harris kepada CAKAPLAH.com menilai belum terisinya susunan SOTK Pemprov Riau dinilai salah strategi gubernur membuang pejabat yang tidak masuk radarnya.

"Ini bisa saja salah satu strategi beliau membuang orang yang bukan orang dia. Kemungkinan itu pasti ada. Namun ini juga mendatangkan minus bagi pak Syam. Kalau tidak cepat diisi jabatan kosong itu, maka program yang sudah direncanakan akan menjadi lambat," katanya, Kamis (12/3/2020).

Jika melihat karakter gubernur sebagai orang birokrat, Aidil menilai Syamsuar memang sangat berhati-hati mengambil kebijakan. Namun ini menjadi kelemahan karena tidak berpikir taktis dan praktis, yang akhirnya bisa jalan di tempat.

"Kalau melihat karakter pak Syam sebagai orang birokrat, dia bergerak memang sangat berhati-hati. Semua harus mengikuti regulasi yang dia sendiri sulit mencari strategi yang tepat untuk mengatur bagaimana posisi jabatan kosong ini segera diisi. Ini yang membuat lambat. Ditambah pula personel-personel dibawah kendalinya juga lambat. Dilemanya ini akan terlihat saat evaluasi progres kegiatan 2020," paparnya.

"Karena sampai saat ini kita lihat belum banyak kegiatan fisik yang dilelang. Tentu ini akan berpengaruh terhadap pembangunan di Riau," sambungnya.

Karena itu, Aidil berharap DPRD Riau sebagai mitra Pemprov Riau harus bisa mengawasi sejauh mana program kegiatan yang sudah dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

"Jadi DPRD jangan menunggu. Ketika masa reses mereka bisa melihat progres program kegiatan, terumata di daerah pemilihannya. Berjalan tidak program pembangunan. Jadi mereka tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tapi bisa sekaligus melakukan pengawasan,"

"Itu baru program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Belum lagi program yang berkaitan dengan administrasi seperti lelang dan lainnya, sudah berjalan atau belum. Jadi akan banyak yang akan terganggu jika masih banyak jabatan yang kosong," paparnya.

Ditanya peran Wakil Gubernur (Wagub) Riau Edy Natar Nasution seperti apa, Aidil menyatakan peran Wagub tergantung gubernur memberikan kewenangan tersendiri.

"Karena kalau secara regulasinya peran Wagub membantu tugas-tugas gubernur. Maka gubernur harus mengalihkan sebagian kewenangan kepada Wagub, agar pemikiran gubernur tidak terpecah. Tapi semua terpulang ke pak Syam," ujarnya.

Disinggung kesibukan gubernur di partai sebagai Ketua DPD I Golkar Riau, Aidil menyebut jika melihat track record gubernur bisa membagi waktu mengurus pemerintahan dan partai.

"Tapi sekarang persoalan berbeda. Dulu ketika posisi masih Bupati Siak mungkin tidak ada persoalan memegang partai. Mungkin waktu itu ruang lingkupnya cukup kecil. Tapi sekarang ketika berada di provinsi pasti akan sedikit membuat pak Syam sibuk," ucapnya.

"Tapi peluang Ketua Golkar Riau ini kalau tidak dimabil pak Syam, juga akan menjadi dilema. Karena tidak ada orang-orang dia di DPRD terutama dari Golkar yang bisa mensupport. Jadi ini serba dilema. Tinggal bagaimana pak Syam bisa berpikir taktis dan praktis, sehingga roda pembangunan di Riau berjalan sesuai regulasi. Jangan sampai terpecah pemikirannya," kata dia.

"Saya yakin dalam waktu satu bulan ini akan terpecah pemikiran pak Syam karena akan disibukan dengan pembentukan pengurus Golkar.
Kemudian disibukan belum terisinya jabatan strategis di Pemprov Riau. Tentu pak Gubenur harus bisa memilah mana dulu yang diprioritaskan. Saran saya pak Syam harus bisa prioritas pemerintahan, dan harus menargetkan STOK Pemprov Riau selesai di bulan ini, baik untuk eselon II, III dan IV. Karena yang saya lihat proses evaluasi kemarin saja memakan waktu sampai dua bulan. Ini kan lambat," sentilnya.

Untuk itu, Aidil menyarankan agar Gubri harus menyiapkan tim yang solid baik di pemerintahan dan partai Golkar. Karena kalau tidak, maka gubernur akan kewalahan, dan pada akhirnya akan menimbulkan track record yang jelek atas kinerjanya.

"Itu salah satu strategi yang harus dilakukan. Dan pak Syam harus berpikir taktis dan praktis tanpa melanggar aturan yang ada. Kalau tidak seperti itu beliau akan keteteran (kewalahan). Apalagi 2020 ini tahun politik, maka tim politik di 9 kabupaten/kota mesti disiapkan.

Bagaimana dengan pergerakan gubernur pimpin Riau tahun 2020, Aidil memprediksi masih sama dengan tahun lalu. Artinya apa yang diinginkan gubernur tahun ini capaiannya tidak lebih dari 60 persen.

"60 persen itu pun sudah paling hebat kalau melihat kondisi sekarang. Kalau dalam bulan ini SOTK tidak juga terisi, maka 60 persen itu juga akan sulit dicapai. Sebaliknya jika sudah terisi, maka apa yang diinginkan pak Syam bisa tercapai lebih dari 60 persen," cakapnya.

"Belum lagi persoalan Karhutla dan virus Corona yang sudah di depan mata. Dan persoalan ini juga akan menyita waktu dan pemikiran. Maka saran saya dengan kondisi sekarang ini, pak Syam membentuk tim yang solid dan kuat di semua sektor. Baik di pemerintahan dan partai. Di partai pak Syam juga harus mampu memainkan perannya taktis dan praktis sebagai ketua. Strategi ini yang harus disiapkan," tutupnya menyarankan.