(CAKAPLAH) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan ada perubahan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada September mendatang. Perubahan ini dilakukan akibat dampak dari penyebaran virus corona (Covid-19).

Perubahan ini meliputi pola kerja yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah lembaga terkait Pemilu. Namun, Mahfud memastikan untuk jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak berubah seperti yang sudah ditetapkan.

"Hanya pola kerja diubah. Kelihatannya hanya mengubah pola tidak mengubah jadwal," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan suara, Kamis (19/3).

Pola kerja ini kata Mahfud misal berkaitan dengan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mereka tak mesti berkumpul di kantor kabupaten/kota. Anggota PPS ini paling maksimal cukup berkumpul di tingkat kecamatan.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir bertemunya banyak orang dalam satu waktu di tempat yang sama, mengingat perkumpulan manusia dalam jumlah banyak dalam satu waktu bisa menjadi wadah penyebaran virus corona.

"Sehingga tidak terjadi pertemuan orang secara masif. Pun apa namanya verifikasi faktual yang biasanya menghadirkan banyak orang, pendukung, juga diatur sedemikian rupa sesuai dengan situasi yang diarahkan oleh gugus tugas penanggulangan corona," ujarnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku telah membahas perubahan pola kerja dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang ini dengan lembaga-lembaga terkait. Antara lain Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Pimpinan DKPP, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, jajaran TNI dan Polri.

Dalam rapat itu, kata Mahfud, Arief Budiman meyakinkan semua pihak yang mengikuti bahwa pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di sejumlah daerah tersebut tak perlu ditunda.

Menurut Mahfud, pihaknya juga sedang merancang protokol keselamatan dalam mempersiapkan Pilkada 2020 di tengah wabah corona. Saat ini protokol yang telah ada baru sampai 31 Mei 2020, sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan sampai 29 Mei 2020.

"Tidak ada masalah semua akan berjalan seperti biasa," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud memasatikan Pilkada Serentak 2020 yang digelar September mendatang tak akan ditunda, meski saat ini Indonesia dilanda wabah virus corona. Tedapat 270 daerah yang akan menggelar Pilkada pada tahun ini. Daerah itu meliputi provinsi, kabupaten, maupun kota.

Sampai kemarin, Rabu (18/3), pemerintah menyampaikan total 227 kasus positif virus corona di Indonesia. Kasus positif paling banyak terjadi di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 19 orang meninggal dunia dan 11 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19.