JAKARTA (CAKAPLAH) - Jelang pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4 hingga 6 September mendatang di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para peserta Pilkada serentak 2020 untuk mulai melaporkan harta kekayaannya masing-masing.

Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa tanda terima atas penyampaian LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

"KPK mengimbau kepada bakal calon kepala daerah untuk mulai melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, khususnya bagi balon yang bukan berstatus penyelenggara negara (PN) atau baru pertama kali melaporkan hartanya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Dijelaskan Ipi Maryati, para bakal calon kepala daerah yang bukan berstatus penyelenggara negara masuk dalam kategori wajib lapor khusus. Sehingga wajib kepada seluruh bakal calon untuk segera melaporkan kekayaannya kepada KPK.

Berkenaan dengan itu, KPK juga telah menerbitkan petunjuk teknis penyampaian dan pemberian tanda terima atas LHKPN berupa Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020.

Ada sejumlah hal yang diatur dalam SE tersebut. Pertama, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.

Kedua, KPK hanya memberikan tanda terima LHKPN yang telah melalui proses verifikasi KPK.

Ketiga, tanda terima LHKPN yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pilkada adalah tanda terima yang diberikan oleh KPK atas penyampaian LHKPN secara online melalui elhkpn.kpk.go.id sejak 1 Januari 2020 sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon.